Dark/Light Mode

Komponen Cadangan, Apa Relevansinya? 

Selasa, 12 Oktober 2021 07:20 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat politik

RM.id  Rakyat Merdeka -
Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Dosen Tamu Sesko TNI, Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004.

Berita Terkait : Perebutan Singgasana

Kelahiran Komponen Cadangan (Komcad) yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pekan lalu, terkesan mengejutkan, baik dari aspek konten, maupun timing-nya, sehingga menimbulkan sejumlah tanggapan kritis.            

Berita Terkait : Kontroversi Raibnya 3 Patung Penumpas G30S

Pertama, masalah Komcad diatur pada UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Pasal 29 ayat 1 UU tersebut menyebutkan; “Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman Militer dan Ancaman Hibrida.”            

Berita Terkait : Prof. J.E. Sahetapy: Pintar Dan Berani

Kedua, jika kita cermati isi UU No 23 tahun 2019 tentang PSDN, sebagian besar pasalnya mengatur soal Komponan Cadangan yang terkait dengan sistem pertahanan negara. Mestinya, masalah Komcad diatur dalam Undang-Undang sendiri, UU tentang Komcad, sebagai pelaksanaan dari amanat UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Haneg). Pasal 15 Undang-Undang tentang Haneg mengatur tugas dan kewajiban Panglima TNI, antara lain (a) memimpin TNI, (b) melaksanakan kebijakan pertahanan negara, (c) menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer. Pada ayat (10) pasal yang sama ditegaskan Panglima TNI memiliki kewenangan  menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer. Ayat (11) juga memberikan kewenangan kepada Panglima TNI untuk menggunakan  komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer.   
 Selanjutnya