Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pro Kontra Pengusung Prabowo-Sandi Bergabung Dengan Jokowi-Ma’ruf
BARA HASIBUAN : Secara Informal, Ada Pembicaraan
Kamis, 27 Juni 2019 10:23 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Sinyal kedekatan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu 01 terlihat dari adanya komunikasi politik yang dijalin antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pasca pilpres. Tidak hanya dengan Jokowi, Zulkifli juga sempat mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 01 ke Ma’ruf Amin secara langsung.
Tapi, dengan posisi PAN sebagai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidaklah semudah partai pengusung Jokowi-Ma’ruf untuk masuk kabinet. Politikus Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, soal berhak tidaknya PAN mendapatkan jatah menteri dalam kabinet, merupakan hak prerogatif presiden.
Namun, Johnny menganggap, setiap partai yang akan bergabung ke kabinet Jokowi-Ma’ruf harus memiliki sikap politik yang jelas dan sejalan dengan visi-misi pemerintahan Jokowi. “Kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya,” tandas Johnny.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu menganggap, jika nantinya sikap partai menentang kebijakan kabinet, maka hal itu tidak akan sinkron. Menurut Johnny, adanya pertentangan tersebut hanya akan membuat kabinet tidak akan bisa berjalan efektif.
“Jangan sampai juga menjadi tidak jelas DNA politiknya, di kabinet iya, di luar tidak jelas, sikap politik di parlemen tidak jelas,” ujarnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak keberatan partai koalisi pengusung Prabowo- Sandi menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya.
Baca juga : Iwan Setiawan : Tak Boleh Main Copot Baliho, Ada Tahapannya
Meski begitu, Cak Imin ingin ada jatah tetap bagi partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf. Untuk membahas soal kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf, berikut pernyataan Cak Imin dan Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.
Apakah ada kemungkinan PAN akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin?
Kemungkinan untuk bergabung, ada ya.
Setelah pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, apakah ada pertemuan lanjutan untuk membahas koalisi?
Oh, belum ada ya.
Tetapi, apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak koalisi 01?
Secara informal sudah ada. Tetapi, sekali lagi, itu secara informal.
Apa yang dibahas dalam pembicaraan informal tersebut?
Tentang langkah kita ke depannya bagaimana.
Baca juga : Jokowi: Saya Tegaskan Indonesia Tak Akan Bubar
Untuk menentukan langkah koalisi tersebut, apakah internal PAN sudah membahasnya?
Kemungkinan kita akan menggelar Rakernas.
Prosesnya harus lewat Rakernas?
Memang harus dilakukan musyawarah secara bersama, secara nasional.
Kapan Rakernas akan dilakukan?
Proses di Mahkamah Konstitusi sudah mau selesai. Rakernas setelah itu.
Untuk menentukan arah dukungan, nanti dilakukan musyawarah atau voting?
Biasanya kita musyawarah. Waktu kita memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2015, juga dengan cara musyawarah.
Ada pihak koalisi 01 yang meminta agar jumlah menteri untuk koalisi tidak berkurang, meskipun partai dari 02 bergabung...
Saya tidak usah komen itu ya. Tetapi, itu semua harus diselesaikan di dalam koalisi itu.
Pemimpin koalisi itu Presiden. Jadi, Presiden yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pembantunya.
Semua ini tergantung Presiden sepenuhnya?
Tergantung apakah Presiden merasa perlu untuk mendiskusikan kepada koalisi. Itu terserah Presiden. Tetapi, yang menentukan segalanya adalah pemimpin utama dari koalisi, yaitu Presiden.
Baca juga : Jokowi-Ma’ruf Amin Di Ambang 2 Periode
Ada pihak koalisi 01 yang mengatakan, pihaknya sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma’ruf, semestinya jatahnya tak dikurangi...
Itu semua kita pulangkan kepada Presiden untuk menentukan. Lagi-lagi saya katakan, Presiden punya otoritas penuh dalam menentukan, apakah koalisi ini perlu ditambah atau tidak. Karena berbagai pertimbangan, bisa saja itu semua. Itu semua terserah kepada yang memutuskan, yaitu pemimpin koalisi, Presiden.
Anda sebagai kader PAN yang terbuka mendukung Jokowi, apa sudah ada pembicaraan dengan elite koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin?
Saya belum pernah berhubungan dengan Jokowi secara langsung. Namun, saya punya banyak teman di PDIP, PKB. Kita masih ngomong-ngomong informal saja. [NNM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya