Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pemerintah Apa Berani Tetapkan Darurat Militer Di Nduga?
WIRANTO, Menko Polhukam : Mereka Kelompok Sesat Yang Harus Kita Sadarkan
Rabu, 19 Desember 2018 10:05 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berjanji serius menindak kelompok separatis di Provinsi Papua tanpa kenal ampun, menyusul kasus pembantaian pekerja di Nduga, Papua oleh kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya. Banyak kalangan menilai, pemerintah terlalu lunak dalam menghadapi gerakan separatis Papua yang jelas-jelas merongrong kedaulan dan keamanan di sana.
Pasca terjadinya kasus pembantaian itu banyak kalangan mendorong agar di Nduga segera ditetapkan menjadi daerah darurat militer. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal tersebut?
Berikut pernyataan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto terkait wacana penetapan darurat militer dan harapan seorang Mayjen (Purn) Kivlan Zen terhadap penanganan gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis di Papua.
Apa sikap pemerintah terkait kasus gangguan keamanan yang dilakukan gerakan separatis Papua yang baru-baru ini mem-berondong pekerja yang tengah membangun infrastruktur di Papua?
Pemerintah sangat berharap pada masyarakat untuk tidak mempermasalahkan mengenai istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) terhadap peristiwa yang terjadi di Nduga, Propinsi Papua.
Lho mengapa masyarakat tak boleh menyebut mereka sebagai kelompok separatis?
Karena yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah bisa menangani masalah tersebut dengan baik. Kita tidak usah meributkan apakah itu kriminal, apakah itu merupakan separatisme, tapi yang pasti kegiatan mereka mengganggu keamanan nasional.
Jadi jangan kita meributkan masalah istilah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menangani itu dengan baik. Hal itu tugas kepolisian, TNI, dan masyarakat sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga : SAUT SITUMORANG, Wakil Ketua KPK : Ini Soal Keadilan, Bukan Rendahnya Tuntutan
Apakah sudah ada arahan dari Presiden Jokowi terkait kasus di Papua ini?
Kami tegaskan sudah ada instruksi Presiden untuk memburu kelompok tersebut. Pemerintah bahkan tidak akan takut dan akan tetap menyelesaikan pembangunan yang saat ini dilakukan.
Presiden juga sudah menginstruksikan segera buru mereka dan segera selesaikan itu. Pembangunan juga tetap berjalan. Pembangunan jangan sampai terganggu dengan peristiwa itu.
Ada yang menilai pemerintah terlalu lunak dalam menghadapi gerakan separatis di Papua padahal sudah banyak korban dari tindakan anarkis mereka?
Kita tidak akan takut dengan ancaman pelaku kriminal tersebut. Kalau itu merupakan ancaman dan saat ini pihak kepolisian dan TNI terus memburu. Sebab hal itu merupakan kewajiban kita atau masyarakat untuk membantunya. Sehingga segera kita bisa memulihkan kondisi keamanan di Papua.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya