WIRANTO, Menko Polhukam : Mereka Kelompok Sesat Yang Harus Kita Sadarkan

 Sebelumnya 
Tapi mengapa hingga kini pemerintah terkesan masih bersikap kompromistis dengan mereka?
Kami tegaskan pemerintah tidak akan kompromi dengan kelompok yang anti pemerintah. Karena antara pemerintah dan kelompok tersebut tidak equal atau setara. 

Tidak hanya di Indonesia, di negara manapun selalu ada kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Jadi kita tidak pernah kompromi dengan kelompok tersebut karena kita tidak equal. Tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah (NKRI) dengan kelompok-kelompok seperti itu. Apakah kelompok kriminal atau kelompok-kelompok yang menentang keberadaan NKRI.

Baca juga : KURNIA RAMADHANA, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) : Ada Anomali, Pejabat Kerap Dihukum Ringan

Sebenarnya apa sih yang memicu kelompok separatis ini bergerak menentang pemerintah, padahal pemerintah sedang berupaya membangun Papua?
Saya menilai, orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut sebagai orang yang khilaf, tidak sadar, dan sedang tersesat. Oleh sebab itu, sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi pemerintah akan menerima mereka jika telah sadar. 

Tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu. Harus diingat mereka tidak setara dengan pemerintah sah Republik Indonesia. Mereka itu kelompok-kelompok sesat yang harus kita sadarkan.

Baca juga : SAUT SITUMORANG, Wakil Ketua KPK : Ini Soal Keadilan, Bukan Rendahnya Tuntutan

Ada yang mengusulkan agar militer dilibatkan sebagai garda terdepan dalam penanganan gangguan keamanan di Papua, ketimbang polisi?
Memang terbuka peluang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan militer. Sebab, kejadian ini sudah berlangsung lama dan tidak dilawan dengan langkah persuasif yang hanya menggunakan kata-kata. 

Saya juga pernah jadi Panglima TNI, bahkan saya juga menghadapi masalah-masalah di Aceh, Kalimantan, Ambon, Papua dan di Timur-Timor. Jadi jika sudah kekuatan bersenjata maka sudah merasa hero dan merasa hebat. Kalau mereka sadar, ya syukur.  Namun kalau tidak memang mesti dilawan dengan senjata dan undang-undang membolehkan. Ingat, hukum internasional membolehkan kalau ada satu kelompok tertentu yang melawan pemerintah. 

Baca juga : LA NYALLA MATTALITTI, Pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin: Saya Kesal Sama Mereka Agama Kok Dipolitisasi

Jadi itu dibenarkan bagi kita untuk melakukan satu perlawanan bersenjata. Itu namanya prinsip proporsionalitas. Jadi kita bukan asal-asalan. Bukan melanggar HAM, tapi justru kita menghentikan pelanggaran HAM yang kalau kita tidak hentikan korban lebih besar lagi. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.