Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Award Kebohongan PSI Berujung Perkara

DARA ADINDA NASUTION : Kami Ingin Berikan Antibiotik Hoaks Kepada Masyarakat

Minggu, 13 Januari 2019 14:22 WIB
Award Kebohongan PSI Berujung Perkara DARA ADINDA NASUTION : Kami Ingin Berikan Antibiotik 
Hoaks Kepada Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - PartaiSolidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini memberikan Kebohongan Award Awal Tahun 2019 kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Ketiga nama itu dituduh PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

Kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, PSI mengganjar penghargaan ‘Kebohongan Terlebay Awal Tahun 2019.’ Dalihnya, Prabowo sudah membuat kebohongan terkait penggunaan selang cuci darah untuk pasien yang sudah dipakai 40 kali di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pernyataan ini dibantah oleh pihak RSCM.

Untuk cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, PSI memberikan penghargaan ‘Kebohongan Terhakiki Awal Tahun 2019’ terkait pernyataan Sandi yang mengatakan, perusahaannya saat membangun jalan tol Cipali bisa melakukannya tanpa utang. Ternyata, menurut PSI, pembangunan tol Cipali yang dilakukan perusahaan Sandiaga dilakukan lewat pinjaman bank.
Kepada politikus Partai Demokrat Andi Arief, PSI memberikan penghargaan ‘Kebohongan Terhalus Awal Tahun 2019.’ Andi dianggap telah menyebarkan kebohongan terkait isu tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Kontan saja award itu membuat pendukung Prabowo-Sandi geram. Adavokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan beberapa elite PSI. Yakni, Ketua Umum PSI Grace Natali, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Ketua DPP bidang Perempuan Dara Adinda Kusuma Nasution.

Baca juga : YANDRI SUSANTO : Kader Di Daerah Meminta Supaya Bang Bara Dipecat

Reaksi politikus Partai Demokrat cukup keras ketika menerima penghargaan untuk Andi Arief yang diantar PSI menggunakan ojek online ke kantor DPP Partai Demokrat. Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menerima penghargaan dari PSI langsung membuang piagam itu ke tempat sampah.

“PSI telah menabrak fatsun dan kepatutan dalam adab berpolitik sesama partai. Adab politiknya nol besar,” tutur Ferdinand. Apa yang dilakukan PSI, menurut Ferdinand, telah melampaui kapasitas sebagai partai. Sebuah penghargaan, lanjut Ferdinand, harus jelas kriterianya, metodologinya, penjuriannya hingga jelas siapa saja yang diikutkan di dalam award tersebut. Andi Arief memilih menempuh jalur hukum. Andi Arief to the point langsung mempolisikan PSI.

Banyak kalangan menilai langkah PSI sebagai cara mencari perhatian untuk mendongkrak popularitas. Namun cara itu dianggap tidak mendidik. Seharusnya partai dalam melihat sebuah persoalan mendiskusikannya dalam ranah pendidikan intelektual. Dengan begitu bisa muncul solusi terhadap sebuah persoalan, bukannya malah dijadikan lomba nyinyir-nyinyiran. Langkah PSI ini memicu konsekuensi hukum besar.

Lantas apa maksud PSI memberikan award tersebut? Apa benar ini sebuah strategi untuk menggenjot suara agar lolos ke Senayan? Kepada Rakyat Merdeka, salah satu kader PSI, Dara Dinda Nasution, yang turut dilaporkan ACTA menuturkan selengkapnya. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Sudirman Said pun menanggapinya

Baca juga : BARA HASIBUAN : Mereka Tidak Punya Hak Mendesak Saya Mundur

Apa sih maksud PSI memberikan kebohongan award kepada kubu Prabowo-Sandi?
Sebenarnya kita melihat kubu Pak Prabowo dan Pak Sandi serta Pak Andi Arief sudah mengeluarkan tiga kebohongan. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo bahwa ada selang di RSCM yang digunakan 40 orang lalu Pak Sandi mengatakan bahwa tol dibangun tanpa utang, lalu Pak Andi Arief mengatakan ada hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah dicobloskan.

 Itu kan mendelegitimasi KPU sebagai sebuah institusi demokrasi negara. Jadi kami melihat bahwa di awal tahun ini sudah diterpa dengan tsunami kebohongan. Sehinga kebohongan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi soal pelayanan rumah sakit, itu kan membuat orang menjadi bertanya-tanya tentang pelayanan kesehatan dari pemerintah seperti apa. Jadi kita melihat itu sudah keterlaluan dan ini adalah pola yang dilakukan oleh kubu sana. Mereka selalu ada kebohongan yang dilakukan.

Mulai dari kasus Ratna Sarumpaet, lalu Indonesia disamakan dengan Haiti, terus juga angka kemiskinan ada 99 persen orang miskin di Indonesia. Jadi kita berpikir bahwa ini sudah keterlaluan dan ini adalah tsunami hoaks karena sudah berkali-kali. Mereka juga senang sekali melemparkan dengan data yang tidak akurat dan membuat kegaduhan di publik.

Sehingga kita menilai sebagai partai politik perlu memberikan suatu peneguran dan pendidikan kepada publik bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang membuat orang sadar, ‘ada lho c alon -calon pemimpin yang tega melakukan kebohongan cuma untuk mendapatkan kekuasaan’.

Baca juga : AMIRUDDIN : Pilih Hukuman Mati, Tidak Baca Konstitusi

Terus tujuannya apa?
Ya tujuannya untuk memberikan pendidikan politik, semacam antibiotik hoaks lah kepada masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.