YANDRI SUSANTO : Kader Di Daerah Meminta Supaya Bang Bara Dipecat

RM.id  Rakyat Merdeka - Internal Partai Amanat Nasional (PAN) bergejolak. Diduga ada upaya pembelahan. DPP PAN menyerang balik oknum pengurus-pengurus PANyang mbalelo mendukung pasangan capres nomor urut 01 Jokowi- Ma’ruf Amin.

PAN sejak awal telah memberikan dukungan penuh kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Serangan balik ini muncul setelah beberapa waktu lalu, oknum pengurus bersama lima pendiri PAN yakni; Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, membuka serangan awal dengan melayangkan surat terbuka mendesak Amien Rais mundur dari jabatannya di PAN.

Amien heran melihat manuver kelima tokoh itu. Goenawan Mohammad misalnya, sudah lama non aktif dari PAN, namun tiba-tiba saja muncul dan bermanuver mendesak dirinya mundur dari PAN. Amien pun enteng saja menanggapi manuver mereka.

“Mereka semua mendukung Jokowi, saya dukung Prabowo. Itu saja. Mereka semua sudah selesai (sudah mengundurkan diri dari PAN). Itulah lucunya. Jadi (desakan mundur) itu bagi saya memang enggak perlu saya tanggapi, karena sudah banyak yang menanggapi. Tapi kalau mau dibawa lagi nanti ada waktunya. Saya sedang menulis sebuah monograf yang bisa menjelaskan. Jadi tunggu saja,” tutur Amien.

Tak lama berselang dari serangan perdana ini, sejumlah pimpinan PANdaerah dipecat karena sikap politiknya tidak sejalan den¬gan keputusan partai. Mereka mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Kini, giliran Wakil Ketua Umum PANBara Hasibuan yang didesak mundur, juga lantaran hal yang sama.

Baca juga : BARA HASIBUAN : Mereka Tidak Punya Hak Mendesak Saya Mundur

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, tak kaget dengan desakan para kader di partainya yang meminta Bara mundur. Sebenarnya selama ini pimpinan dan kader PAN, dijelaskan Dradjad, sudah tahu pilihan Bara mendukung Jokowi. Makanya, kata Dradjad, banyak pengurus DPP termasuk dirinya kurang yakin dengan Bara akan mau berkampanye untuk Prabowo-Hatta di Sulawesi Utara.

Sikap politik Bara dalam Pilpres 2019, kata dia, bukan rahasia lagi di internal PAN. Tapi pimpinan dan kader PANmasih menoleransinya. Dengan tidak memberikan teguran dan sanksi. Padahal, keputusan Rakernas harus ditaati oleh seluruh kader. Persoalan ini, lanjut Dradjad, semakin panas setelah sikap politik Albert Hasibuan ayah Bara Hasibuan yang meminta Amien Rais mundur dari PAN.

“Kader PAN meyakini surat tersebut tidak lepas dari sikap sangat kritis Pak Amien ke Presiden Jokowi, dan peranan kunci Pak Amien dalam dukungan PAN ke Mas Prabowo,” jelasnya.

Memang, menurut Dradjad, Bara tidak bisa disalahkan atas perbuatan ayahnya. Tapi, sebagai politisi yang cukup berpengalaman, seharusnya Bara memahami setiap keputusan partai.

“Kalau mekanisme legalnya, tentu DPP dulu yang memroses. Jika DPP sudah memutuskan dan terjadi sengketa, nanti dibawa ke Mahkamah Partai. Dulu namanya MPS. Jika masih ada sengketa juga, bisa ke pengadilan,” tegasnya.

Baca juga : AMIRUDDIN : Pilih Hukuman Mati, Tidak Baca Konstitusi

Lantas bagaimana Bara Hasibuan menanggapi konflik itu? Dan apa saja langkah DPP PAN untuk menyelesaikannya? Kepada Rakyat Merdeka Bara Hasibuan dan Ketua DPP PAN ,Yandri Susanto membicarakan permasalahan ini. Berikut penjelasannya
Siapa yang mendesak DPP agar Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, diperiksa terkait sikap politiknya di Pilpres 2019?
Itu ada di grup WhatsApp kader PANlintas daerah. Mereka minta supaya Bang Bara diberi sanksi dari beberapa kali komentarnya yang menurut mereka (penelitian teman-teman) itu tidak sejalan dengan kebijakan DPP PAN di Pilpres 2019?

Memangnya kader daerah mana saja?
Pastinya kader yang mendukung Pak Prabowo-Sandi, sebab kami kan mendukung Pak Prabowo. Jadi teman-teman yang concern dengan kebijakan DPP sebagaimana DPP mendukung Prabowo-Sandi merasa gerah dan terganggu dengan kebijakan, ataupun komentar-komentar dari saudaraku Bara Hasibuan.

Nah, dari situ mereka minta supaya saudaraku Bara itu diberi sanksi atau teguran. Bahkan kalau perlu didiskusi mereka itu sampai ke pemberhentian ataupun dipecat dari pengurus dan ang¬gota DPR. Tapi kan sampai sekarang itu baru sebatas diskusi namun surat resmi dari kader lintas daerah belum DPP terima.

Apa yang mereka maksud sebagai pembangkangan atau pembelotan tentu perlu diperjelas secara administratif yaitu secara tertulis. Nah sampai sekarang DPP belum menerima surat dari kader lintas daerah itu. Kemudian DPP juga belum menerima surat dari salah satu DPW di Indonesia.

Maka dari itu tentunya sampai sekarang kami belum bisa melakukan tindakan apa-apa, atau belum bisa merespon kehendak sebagian kader-kader untuk memberi sanksi ke saudaraku Bara Hasibuan.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Memangnya DPW PAN mana?
Belum ada. Jadi dari diskusi kader lintas daerah itu mereka tidak menga-tasnamakan DPW, tidak mengatasnamakan DPD, atau organisasi otonom di PAN, tidak ada.

Namun mereka sekolompok lintas daerah membuat grup WA dan diskusi di WAitu salah satunya membuat semacam rekomen¬dasi, atau deklarasi, atau pernyataan sikap supaya saudaraku Bara diberi¬kan sanksi. Namun kan ditujukan ke siapa atau surat resminya sampai sekarang belum kami terima.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.