Ahmad Taufan Damanik : Sudah 4 Tahun Belum Ada Langkah Signifikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Penilaian anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii cukup mengejutkan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, soal penegakan HAM menjadi salah satu titik lemah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain kasus lawas seperti tewasnya pegiat HAM Munir Said Thalib, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Marsinah, hingga kasus kriminalisasi penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang terjadi di era Jokowi pun hingga kini belum sanggup diungkap. 

Baca juga : JOHNNY G PLATE : Kasusnya 20 Tahun Lalu, Jokowi Belum Jadi Walikota

“Ini ada titik lemah, ada rantai lemah. Soal Munir, Udin, Marsinah, Novel (Baswedan) tidak selesai. Itu menurut saya pemerintah ndak boleh melupakan,” kata Buya Syafii seperti dikutip dari detikcom baru-baru ini. 
Sekadar mengingatkan, pada Pilpres 2014 lalu Jokowi-Jusuf Kalla menjanjikan berbagai program terkait HAM yang dimuat dalam visi-misinya. Janji-janjinya itu adalah; Pertama, memasukkan materi tentang HAM pada kurikulum pendidikan umum. Kedua, menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. 

Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. 

Baca juga : SANDRAYATI MONIAGA : Menghukum Itu Harus Sesuai Prinsip HAM

Lantas apakah benar penilaian Buya Syafii ini? Kepada Rakyat Merdeka, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan penilaiannya dan ditanggapi oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Johnny G Plate.

Buya Syafii menilai penegakan HAM di era Jokowi masih lemah. Kalau berdasarkan pandangan Komnas HAM bagaimana?
Tergantung isunya ya. Kalau untuk pelanggaran HAM berat, memang kami masih mengkritisi, karena sudah empat tahun berjalan, belum kelihatan langkah yang betul-betul signifikan. Terutama dalam meneruskan 10 berkas penyelidikan, yang sudah diberikan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung. Sampai hari ini kan itu belum ada perkembangannya.

Baca juga : HARYONO UMAR : KPK Jangan Takut, Mereka Bisa Dijerat Hukuman Mati

Kalau untuk kasus HAM ringan bagaimana?
Bukan ringan, yang biasalah ya. Dalam hal ini kami melihat memang ada beberapa perkembangan. Misalnya pemerintah sudah membentuk tim reforma agraria, ada perpres penanganan masalah agraria, lalu ada kebijakan untik perhutanan sosial, dan lain-lain. Itu semua kami apresiasi sebagai langkah yang baik. 

Tetapi kami juga masih melihat ada berbagai masalah di lapangan, khususnya terkait dengan investasi. Misalnya investasi perkebunan, per-tambangan, dan lain-lain masih ada berbagai kasus yang melibatkan masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan. Dalam hal pembangunan infrastruktur juga sama, kami menemukan beberapa ka-sus, di mana pembangu¬nana itu justru menyebabkan masyarakat terpinggirkan. Solusi yang diberikan kerap tidak terpikirkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.