Muhammad Yuliadi : Mungkin Salah Satu Hambatan Mereka Ya Mengisi Form Itu

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi merilis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018. Tingkat kepatuhan wajib lapor yang dilakukan penyelenggara negara pada 2018 hanya 64,05 persen. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan 2017, yang mencapai 78 persen.

Jumlah wajib lapor sendiri ada 303.032. Dari pihak legislatif ada 483 instansi, eksekutif sebanyak 642 instansi, ada juga yudikatif 2 instansi, sementara BUMN dan BUMD sebanyak 175 instansi. Rinciannya, jumlah wajib LHKPN dari eksekutif sebesar 237.084 atau sekitar 66,31 persen, legislatif hanya 15.847 atau 39,42 persen, sementara yudikatif sebesar 22.518 atau 48,05 persen.

Baca juga : Pahala Nainggolan : Tidak Ada Itikad Baik Dari Para Wajib Lapor

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, jumlah pelapor tertinggi berasal dari BUMN dan BUMD, yaitu sekitar 25.213 atau 85,01 persen. Sementara itu, tingkat kepatuhan terendah berasal dari kalangan legislatif, atau DPR dan DPRD. Dari 15.847 wajib lapor, yang melaporkan LHKPN hanya 6.247, atau sekitar 21 persen.

Menurut KPK anggota DPRD DKI semuanya belum menyerahkan LHKPN. Itu betul?
Loh, datanya kan harusnya sudah masuk.

Baca juga : Sutopo Purwo Nugroho : Muatan PPK Terlalu Banyak, Tidak Fokus

Masuk ke mana?
Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi rupanya teman-teman masih belum masukin ya.

Tapi memang sudah dibikin ya?
Iya. Jadi sebetulnya bukannya belum pada bikin, tapi mereka baru ngisi form. Tapi belum dikirim formnya ke KPK, untuk mendapat ID pengisian, atau input onlinenya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.