SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

 Sebelumnya 
Ada daerah yang pendapatan daerahnya kecil, tapi kepala daerahnya tidak korupsi. Bisa jadi karena belum waktunya saja. Tapi dari Aceh sampai Papua yang pendapatan dan pengeluaran daerah itu berbeda-beda pengelolaan oleh kepala daerahnya. Padahal kan gaji mereka sama. Kalaupun ada perbedaan karena pendapatan daerahnya lebih besar. Misalnya PNBP, pajak, retribusi, dan lain-lain. Kalau begitu soalnya distribution of wealth bukan income.

Income besar sedangkan pengeluaran pun besar maka pendapatan bersih malah bisa negatif. Jadi yang paling penting mengendalikan pengeluaran untuk pribadi, partai, sosial, life style, dan lain-lain. Hal itu sebabnya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) menjadi penting guna memastikan dari mana mereka dapat uang.

Baca juga : BUSYRO MUQODDAS : Kalau Mentalnya Koruptif, Tetap Terbuka Korupsi

Lantas bagaimana dong Kemendagri tetap memandang bahwa peningkatan gaji bagi kepala daerah tetap menjadi prioritas untuk mencegah korupsi?
Bisa jadi itu prioritas, tapi harus diimbangi dengan pengawasan internal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang perform. Inspektorat di daerah harus memiliki independensi sehingga tegas melihat penyimpangan, spesifikasi, standar-standar yang utamanya perihal belanja, perizinan, dan lain-lain.

Benarkah perilaku korupsi kepala daerah itu dilakukan secara sistematik. Maksudnya jika kepala daerah korupsi maka bawahannya bisa jadi akan ikut-ikutan?
Ini soal paternalistik jadi tidak aneh. Karena itu checks and balances tidak .

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

KPK setuju jika kepala daerah yang benar-benar mengabdi kepada warganya maka semua fasilitasnya harus ditanggung pemerintah?
Apa pun sistem cara pemilihan mereka baik pilkada langsung atau tidak langsung pada pokoknya mereka itu adalah produk demokrasi. Dengan begitu agar mereka baik dan fokus, gaji mereka sebaiknya memang harus lebih tinggi atau sama dengan Direktur Utama BUMN di daerah tersebut.

Bagaimana ketika orang awam menilai KPK turut berperan dalam wacana menaikkan gaji kepala daerah. Sebab setelah banyak kepala daerah tertangkap tangan korupsi, wacana menaikkan gaji pun berkembang. Bagaimana cara KPK menyangkalnya?
Apa pun sistem cara pemilihan mereka baik pilkada langsung atau tidak langsung, pada pokoknya mereka itu adalah produk demokrasi. Dengan begitu agar mereka baik dan fokus gaji mereka sebaiknya memang harus lebih tinggi atau sama dengan Direktur Utama BUMN di daerah tersebut.

Baca juga : HARYONO UMAR : Dulu, Gaji Hakim Kecil Sekali, Sehingga Mereka Bisa Disuap

Dengan wacana menaikkan gaji kepala daerah ini, apakah KPK akan sedikit menahan diri untuk menindak kasus korupsi?
Penindakan itu akan jalan kalau kita bisa buktikan seseorang korupsi. Tidak ada kaitan dengan gaji. Ada gaji kecil tidak korupsi, tapi ada gaji yang besar sudah punya 11 mobil masih korupsi.

Sebelumnya KPK mengusulkan agar partai didanai pemerintah. Adakah yang berbeda dari dua persoalan ini?
Selain memang pada substansi bahwa partai politik adalah aset negara sama halnya dengan kepala daerah. Maka persoalannya adalah, apakah kita punya cukup dana untuk menaikkan gaji, sementara pendapatan negara masih belum optimal. Jadi sebaiknya isu menaikkan gaji bukan yang utama.
Sebab pemerintah masih memiliki kebijakan politik anggaran yang fokus pada hal lain. Ini harus dipahami. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.