ANDRE ROSIADE : Menepuk Air, Kepercik Muka Sendiri

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada debat perdana capres-cawapres 2019, Jokowi sempat menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor. 

Prabowo pun menepis Jokowi. Ia lalu menyebut enam eks napi koruptor yang menjadi caleg Gerindra bisa maju pileg setelah melalui proses sesuai dengan aturan.  Perdebatan soal caleg Gerindra berstatus eks napi korupsi ini masih menghangat di tataran masyarakat. Banyak yang men-gatakan, Jokowi keliru jika menyalahkan Prabowo terkait hal tersebut, tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi sudah tepat. 

Baca juga : Ace Hasan Syadzily : Jelas Langgar Hukum, Mestinya Tak Terbit Lagi

Sebenarnya data yang disampaikan Jokowi benar tidak sih? Dan apakah tepat Prabowo yang mesti bertanggung jawab atas lolosnya para eks napi korupsi sebagai caleg? Berikut ini pandangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin terkait perdebatan itu.

Bagaimana tanggapan BPN terkait pernyataan capres Jokowi yang mengatakan Partai Gerindra banyak mencalegkan eks napi korupsi di Pemilu 2019? 
Pak Jokowi telah melakukan hoaks pada debat itu menuduh Pak Prabowo menandatangani caleg eks napi korupsi. Silakan kroscek di KPU para napi itu tidak ada yang menandatangani Pak Prabowo. Artinya yang disampaikan Pak Jokowi itu hoaks. Kedua, Pak Jokowi mengatakan Gerindra merupakan paling banyak penyum¬bang caleg eks napi dan itu hoaks lagi.

Baca juga : Setiyardi : Suarakan Kebenaran, Tidak Pro 01 Dan 02

Mantan napi itu paling banyak ada di partai pendukung Pak Jokowi seperti Golkar. Ketiga, bicara korupsi Pak Jokowi itu seperti menepuk air di wadah namun terpercik sendiri. Toh yang paling banyak korupsi itu adalah partai pendukung Pak Jokowi. 

Jadi Prabowo tidak ada menandatangani caleg eks napi korupsi? 
Yang DPRD baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi itu yang tanda tangan ketua DPD atau DPC-nya masing-masing. Jadi tidak sampai ke Pak Prabowo urusan seperti itu. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.