Ini Jawaban MUI DKI, Soal Tudingan Bikin Tim Cyber Army Karena Dana Hibah Pemprov Rp 10,6 M

RM.id  Rakyat Merdeka - Dana hibah Rp 10,6 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berbuntut panjang.

Pemprov DKI dituding sengaja memberikan dana hibah tersebut, untuk menangkal serangan buzzer kepada ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan.  

Menanggapi hal ini, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengatakan, tim cyber army alias tentara siber dibuat untuk menyikapi maraknya pemberitaan saat ini, yang cenderung memecah-belah. 

"Dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta pada 11 Oktober lalu, selain membicarakan program ke depan, kami juga membicarakan makin banyaknya berita-berita yang memecah-belah anak bangsa. Terutama umat Islam dan ulama. Jadi, tim cyber army dibentuk atas inisiatif MUI DKI," jelas Munahar, Sabtu (20/11).

Baca juga : Kontribusi Sosialnya Tinggi, Korindo Dipuji Pemkab Kobar Hingga Pemprov DKI

Munahar membantah pembentukan tim cyber army dilatarbelakangi dana hibah dari Pemprov DKI senilai Rp 10,6 miliar.

Menurutnya, tim itu dibentuk sebagai salah satu bentuk upaya membela umat dan ulama, yang merupakan bagian dari tugas MUI.

"Maka, kami berinisiatif membuat semacam cyber army untuk meng-counter berita-berita tersebut. Terutama dalam membela umat dan ulama, atau beramar makruf nahi munkar. Karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi, tidak ada hubungannya dengan dana hibah," ungkapnya.

Lantas untuk apa dana hibah sebesar itu? 

Baca juga : Kendaraan Operasional Sudinhub Jaktim Bantu Angkut Pasien Dan Jenazah Covid

"Dana hibah tidak digunakan untuk mendanai tim cyber army. Dana hibah hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan program kerja, serta kegiatan operasional MUI. Dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," terangnya.

"Yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah, nggak paham MUI beserta tugas dan program-programnya," tandas Munahar.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui anggaran dana hibah untuk MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Jauh lebih besar dibanding Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang masing-masing hanya mendapat Rp 2,07 miliar dan Rp 1,89 miliar.

Baca juga : Ini Tanggapan BPK Soal Tudingan Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan MUI Jakarta mendapat dana hibah terbesar, karena merupakan induk organisasi masyarakat Islam. Menaungi banyak ormas Islam di Jakarta.

"Semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI Jakarta,” kata Riza di Jakarta, Sabtu (6/11). [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.