Dewan Pers

Dark/Light Mode

Permohonan Dari Masyarakat Tinggi

Anggaran Kursi Roda Buat Warga DKI Masih Kurang

Selasa, 23 Nopember 2021 07:10 WIB
Ilustrasi penyediaan alat penunjang fisik di Jakarta masih minim. (Foto: Antara)
Ilustrasi penyediaan alat penunjang fisik di Jakarta masih minim. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebon Sirih meminta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menambah anggaran penyediaan alat bantu fisik seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Sebab, usulan anggaran sebesar Rp 3,36 miliar, belum mencukupi kebutuhan.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Azis Muslim mengungkapkan, penyediaan alat penunjang fisik di wilayah masih minim. Padahal, permintaan bantuan alat bantu fisik cukup banyak.

Berita Terkait : Dukung Pendidikan Di Pulau Borneo, Sahabat Ganjar Kasih HP Buat 3 Pelajar Berprestasi

“Karena permintaannya cukup banyak. Komisi E merekomendasikan supaya di tahun 2022 ini anggaran kursi roda ditambahkan,” kata Azis di Jakarta, kemarin.

Dalam RAPBD DKI tahun 2022, Dinsos DKI mengalokasikan anggaran penyediaan alat penunjang fisik sebesar Rp 3,36 miliar untuk 1178 jenis kebutuhan alat bantu fisik. Seperti kursi roda, tongkat kaki tiga dan hearing aid atau alat bantu dengar. Seluruh alat bantu tersebut untuk didistribusikan kepada warga Jakarta di seluruh kota administrasi dan kabupaten.

Berita Terkait : Puing Sisa Bongkaran Tutupi Sumur Resapan

Selain penambahan anggaran, Azis menekankan pentingnya Pemprov DKI melakukan verifikasi yang ketat terhadap penerima bantuan agar tepat sasaran.

“Pemberian bantuan harus difoto. Apakah benar orang ini memang sakit stroke? Foto untuk pembuktian. Dan tetap harus diklarifikasi untuk memastikannya,” ungkapnya.

Berita Terkait : Bripka Eksan Bina Puluhan Petani Desa Limbungan Menanam Porang

Anggota Komisi E DPRD DKI, Rani Mauliany juga berharap penambahan bantuan penunjang fisik bisa dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Tentunya, dengan verifikasi data secara akurat sebelum bantuan diserahkan kepada warga penerima.

“Dinsos harus melakukan verifikasi. Mudah-mudahan, bantuan itu bisa dipertanggung­jawabkan kemana arahnya,” kata Rani.
 Selanjutnya