Dark/Light Mode

Penularan Covid Terkendali, PPKM Kendor

Jakarta Perlahan-lahan Menuju Masa Endemi

Minggu, 27 Maret 2022 07:30 WIB
Sejumlah warga berjalan di jalur pedestrian kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (28/2/2022). Pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai pendekatan dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom).
Sejumlah warga berjalan di jalur pedestrian kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (28/2/2022). Pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai pendekatan dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom).

 Sebelumnya 
“Pelonggaran yang dilakukan Pemerintah termasuk sekarang mau jelang Ramadan, ya memang bisa dilakukan. Tapi jangan sampai mengendorkan apalagi menghilangkan aspek prokes, karena itu berbahaya,” kata Dicky.

Menurut Dicky, cakupan vaksinasi Covid-19 yang tinggi, memang bisa menjaga masyarakat dari penyebaran virus. Namun perlu diingat, jumlah masyarakat yang divaksin lengkap harus mencapai 90 persen. “Itu yang disebut aman atau modal untuk melakukan pelonggaran aktivitas,” tegasnya.

Dicky mengimbau, Indonesia harusnya bisa berkaca dari sejumlah negara di Eropa. Salah satunya, Denmark yang sudah mulai melakukan pelonggaran secara masif.

“Di sana sudah nggak ada masker, pelonggaran di banyak sektor tapi sekarang tingkat hunian rumah sakitnya meningkat. Tingkat kematiannya meningkat tinggi,” ujarnya.

Baca juga : Kenalkan Brand Life Adventure, Ini Kata Para Pelanggan Mitsubishi

Vaksin memang membuat orang yang terpapar Covid-19 tidak mengalami gejala serius. Tapi, kata dia, harus disadari dalam era Omicron plus ini, imunitas yang timbul dari hasil terinfeksi maupun vaksin menurun seiringnya waktu.

Ini menuntut adanya konsistensi dalam perlindungan lain, aspek protokol kesehatan dan tracing, testing, serta treatmen walaupun tidak perlu seketat saat cakupan vaksin masih rendah.

Dicky mengingatkan, supaya semua pihak, khususnya para pemangku kebijakan bersabar menghadapi pandemi, termasuk dalam melonggarkan aturan.

Saat ini statusnya masih pandemi. Seluruh dunia masih terjadi, angka kesakitan bahkan angka kematian masih tinggi sebetulnya. Positivity rate kita masih tinggi di atas 5 persen.

Baca juga : Sekjen PMI: Ini 3 Syarat untuk Menjadi Relawan Kemanusiaan PMI

“Jadi, kita ada progress membaik, iya. Tapi yang harus kita sadari, ini belum saatnya melakukan banyak pelonggaran,” sambungnya.

Selain itu, Dicky mendorong agar Pemerintah membangun literasi mudik Lebaran dari sekarang.

“Literasi yang membangun persepsi bahwa pandemi belum berakhir dan bisa saja ada potensi varian berikutnya bila tidak berhati-hati,” katanya.

Menurutnya, kesadaran publik perlu dibangun, terlebih mudik berkaitan erat dengan moda transportasi dan destinasi wisata. Sehingga masyarakat bisa mempersiapkannya, terutama kriteria orang yang bisa mudik.

Baca juga : Teriakan Anies-AHY Bergemuruh di Acara Pelantikan Pengurus DPD Demokrat DKI

Selain itu, perlu ada penguatan deteksi dini dan 5M. Menurutnya, ini sangat penting dilakukan secara bertahap dan terukur sambil melihat kesiapan masing-masing daerah dan masyarakatnya.

“Kebijakan jelang bulan puasa dan mudik sebaiknya harus dari sekarang, itu bagian dari mitigasi. Kalau mepet, ya tidak efektif dan berarti tidak belajar dari dua periode sebelumnya,” tandasnya.  [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.