DPRD Usul PNS Gratis Naik Angkutan Umum

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT. Kebijakan itu diharapkan agar mereka tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi pergi ke kantor.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, dewan menyetujui penetapan tarif integrasi antarmoda Rp 10 ribu. Selain itu, pihaknya mengusulkan subsidi penuh pada 15 kelompok masyarakat. Yakni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS DKI Jakarta, tenaga kontrak yang bekerja di DKI Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, dan penerima raskin.

Kemudian anggota TNI dan Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pekerja rumah ibadah, pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kader Jumantik dan Dasa Wisma, dan tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Baca juga : Nggak Kebagian Tiket Tribun, Warga Nekat Bawa Bangku Sendiri

“Kami harapkan penetapan paket tarif integrasi dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi umum,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6).

Komisi B, sambung Ismail, akan terus memantau perkembangan penerapan paket tarif integrasi. Setiap enam bulan sekali, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif dan menguntungkan pengguna transportasi umum.

“Dari hasil evaluasi, nanti kita bisa mengkaji dan melahirkan rekomendasi baru, agar penerapan paket ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Baca juga : Perayaan Kenaikan Isa Almasih di JIS Tak Gunakan Rumput

Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Marullah Matali yakin tarif integrasi bisa menarik minat masyarakat menggunakan angkutan massal.

“Melalui tarif ini, masyarakat dapat membayar lebih murah ketika menggunakan angkutan massal lebih dari satu moda,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, usai disetujui paket tarif integrasi oleh DPRD, pihaknya akan menunggu Surat Keputusan Gubernur untuk selanjutnya menerapkan peraturan tersebut.

Baca juga : Pesan Jokowi: Yang Naik Kendaraan Pribadi, Hindari Balik Tanggal 6, 7, 8

“Setelah itu baru kemudian dilanjut sosialisasi selama dua minggu sebelum diimplementasikan. Kami harap akhir bulan Juni ini sudah bisa dieksekusi,” kata Syafrin di Jakarta, Selasa (7/6).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.