Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
DKI Optimis ERP Bikin Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih Ke Angkutan Umum
Selasa, 5 Juli 2022 15:59 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan Electronic Road Pricing atau ERP. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk yang akan menjadi landasan hukum sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penyerahan Raperda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Selasa (5/7).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan transportasi harus diterapkan dengan mekanisme pull and push strategy untuk mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Baca juga : Banteng Senayan Mulai Berani Nyebut Ganjar
Kebijakan pengendalian lalu lintas penting untuk diterapkan mengingat transportasi menyumbang 47 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DKI Jakarta.
Sehingga pembatasan kendaraan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung langkah mitigasi perubahan iklim, selain menjadi instrumen kebijakan di sektor lalu lintas yang akan mendorong perpindahan moda menuju transportasi publik.
Menurutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan transportasi di Jakarta ke depan.
Baca juga : Ingatkan Krisis Ekonomi, Pengamat Sarankan Ini Ke Pemerintah
"Raperda ini sekaligus mengimplementasikan kebijakan pengendalian lalu lintas guna menciptakan transportasi yang inklusif bagi masyarakat dalam rangka pembangunan kota yang berketahanan iklim," ujar Wagub Ariza saat Paripurna DPRD, Selasa (5/7).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Ibu Kota. Menurut Prasetio, penerapan tersebut untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta.
"Sementara ini ganjil genap masih perlu, tapi ERP itu harus. Kalau mau jadi negara maju kita juga harus mempunyai program yang maju ke depan,” kata Prasetyo saat dihubungi, Selasa (5/7).
Baca juga : Peningkatan Produksi Jangan Cuma Jargon
Prasetyo menilai penerapan ERP akan memberikan efek perubahan perilaku masyarakat khususnya pengguna kendaran pribadi. Pasalnya, lambat laun mereka akan beralih menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta ataupun MRT yang keberadaannya sudah canggih, aman dan nyaman bagi penumpang.
“Kalau sudah ada ERP, mau masuk ke tengah kota, silakan saja masuk. Yang penting bayar, lama-lama orang kan sadar diri, naiklah transportasi umum yang baik,” tandas dia.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya