Banjir Di Jakarta Utara Picu Kemacetan Parah

 Sebelumnya 
“Program Normalisasi yang sudah disepakati antara Pemerintah Pusat dan DKI, tapi tidak dilaksanakan, pembebasan lahan juga tidak jalan,” kata Rian.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriyansah menepis pihaknya tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi banjir.

Menurutnya, Pemprov melakukan berbagai upaya dan langkah strategis untuk menanggulangi banjir. Hasilnya, titik genangan kini sudah menurun.

“Penanganan banjir di Jakarta bukan hal mudah. Jakarta perlu menyeimbangkan laju ekonomi dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal itu, pemanfaatan ruang mesti dilakukan secara efektif untuk setiap jengkal tanah,” ujar Afan Adriansyah, di Jakarta, Rabu (6/7).

Ia memaparkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki konsep mengkombinasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi Ruang Terbuka Biru (RTB). Salah satu contohnya yakni pembangunan Tebet Eco Park.

Baca juga : Polusi Jakarta Ancam Kesehatan Warga

“Di saat musim kemarau, RTH itu difungsikan sebagai RTH. Sementara saat musim hujan dalam kondisi diperlukan, dapat menjadi sarana pengendali banjir,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saluran air di Jakarta tidak akan sanggup menampung curah hujan ekstrem. Sebab, kapasitas daya tampung saluran Kota Jakarta hanya untuk menampung air hujan sekitar 100 hingga 125 milimeter per hari.

“Dalam kondisi tertentu, air hujan akan ditahan sementara di taman atau RTH. Saat kondisi saluran kota sudah surut, barulah air hujan dialirkan,” jelasnya.

Ditambahkan Afan, Pemprov DKI Jakarta saat ini terus melaksanakan Program Pengendalian Banjir.

Yang sedang dikerjakan dan ditargetkan rampung tahun 2022 di antaranya pembangunan sembilan polder, empat waduk dan peningkatan kapasitas di dua aliran kali, yakni Ciliwung dan Pesanggarahan.

Baca juga : Panas Ekstrem Sambut Puncak Haji, Jemaah Diimbau Jaga Kesehatan

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, program Pengendalian Banjir, berjalan lambat.

“Ada bagusnya, kalau ada gagasan bagus langsung dijalankan saja agar tak sekadar wacana,” ungkap Yayat saat dihubungi, kemarin.

Yayat menuturkan, Anies masih memiliki sisa waktu tiga bulan untuk merealisasi program-programnya.

Pakar Hidrologi Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi turut mengkritik Program Sumur Resapan.

Menurut Pramono, dataran Jakarta secara umum dibentuk kombinasi antara pengendapan laut dan muara sungai. Sehingga, lapisan tanah yang ada di Jakarta cenderung bersifat liat.

Baca juga : Hajatan Jakarta Kudu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

“Tanah liat itu akan susah untuk meresapkan air. Sehingga kalau di sana dibuat resapan mungkin tidak terjadi resapan,” ujar Pramono.

Ia yakin Program Sumur Resapan tidak efisien dan efektif. Apalagi, jika air tanah di Jakarta dangkal.

Ia juga menyoroti Program Naturalisasi Sungai. Menurutnya, ada salah persepsi soal konsep itu. “Konsep itu mesti dilihat wilayahnya. Ada wilayah tetap membutuhkan tanggul,” ungkapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.