Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemotor Takut Melintas

Banjir Di Jakarta Utara Picu Kemacetan Parah

Sabtu, 9 Juli 2022 07:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: ANTARA).
Ilustrasi. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti membenahi drainase di sejumlah jalan utama di Jakarta Utara (Jakut). Sebab, genangan akibat hujan lama surutnya sehingga menyebabkan kemacetan parah.

Hujan lebat mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (6/7). Hal tersebut membuat sejumlah jalan utama di Jakut tergenang air.

Berdasarkan pantauan, Jalan RE Martadinata, tepatnya dari arah Tanjung Priok menuju Ancol terjadi genangan setinggi 10-20 centimeter (cm).

Kemudian, Jalan Lodan Raya dari arah Ancol menuju Tanjung Priok tergenang 10-20 cm. Selain itu, Jalan Gunung Sahari dari arah Ancol menuju Senen maupun sebaliknya juga tergenang. Di jalan ini, genangan air cukup tinggi, mencapai 50 cm.

Selain jalan utama, sejumlah jalan kecil atau jalan penghubung juga tergenang air. Salah satunya, Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, tepatnya di depan Kantor Kelurahan.

Genangan di sejumlah jalan tersebut membuat jalan mengalami kemacetan.

Untuk mengurainya, polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan ke jalan bebas banjir.

Seorang pengendara motor, Yudi mengatakan, ia tidak berani melintas di jalan dengan genangan tinggi.

Berita Terkait : Polusi Jakarta Ancam Kesehatan Warga

“Daripada mesin mati, lebih baik saya putar balik saja. Jauh sedikit nggak apa-apa,” kata Yudi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kembali mendorong Pemprov DKI menggenjot Program Pengendalian Banjir.

“Banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” sentil Gembong.

Politisi PSI Rian Ernest menilai, banjir terjadi karena Program Normalisasi dan Naturalisasi Sungai tidak berjalan. Karena itu, setiap hujan lebat, Ibu Kota kebanjiran.

 

“Program Normalisasi yang sudah disepakati antara Pemerintah Pusat dan DKI, tapi tidak dilaksanakan, pembebasan lahan juga tidak jalan,” kata Rian.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriyansah menepis pihaknya tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi banjir.

Menurutnya, Pemprov melakukan berbagai upaya dan langkah strategis untuk menanggulangi banjir. Hasilnya, titik genangan kini sudah menurun.

“Penanganan banjir di Jakarta bukan hal mudah. Jakarta perlu menyeimbangkan laju ekonomi dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal itu, pemanfaatan ruang mesti dilakukan secara efektif untuk setiap jengkal tanah,” ujar Afan Adriansyah, di Jakarta, Rabu (6/7).

Berita Terkait : Panas Ekstrem Sambut Puncak Haji, Jemaah Diimbau Jaga Kesehatan

Ia memaparkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki konsep mengkombinasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi Ruang Terbuka Biru (RTB). Salah satu contohnya yakni pembangunan Tebet Eco Park.

“Di saat musim kemarau, RTH itu difungsikan sebagai RTH. Sementara saat musim hujan dalam kondisi diperlukan, dapat menjadi sarana pengendali banjir,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saluran air di Jakarta tidak akan sanggup menampung curah hujan ekstrem. Sebab, kapasitas daya tampung saluran Kota Jakarta hanya untuk menampung air hujan sekitar 100 hingga 125 milimeter per hari.

“Dalam kondisi tertentu, air hujan akan ditahan sementara di taman atau RTH. Saat kondisi saluran kota sudah surut, barulah air hujan dialirkan,” jelasnya.

Ditambahkan Afan, Pemprov DKI Jakarta saat ini terus melaksanakan Program Pengendalian Banjir.

Yang sedang dikerjakan dan ditargetkan rampung tahun 2022 di antaranya pembangunan sembilan polder, empat waduk dan peningkatan kapasitas di dua aliran kali, yakni Ciliwung dan Pesanggarahan.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, program Pengendalian Banjir, berjalan lambat.

“Ada bagusnya, kalau ada gagasan bagus langsung dijalankan saja agar tak sekadar wacana,” ungkap Yayat saat dihubungi, kemarin.

Berita Terkait : Hajatan Jakarta Kudu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Yayat menuturkan, Anies masih memiliki sisa waktu tiga bulan untuk merealisasi program-programnya.

Pakar Hidrologi Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi turut mengkritik Program Sumur Resapan.

Menurut Pramono, dataran Jakarta secara umum dibentuk kombinasi antara pengendapan laut dan muara sungai. Sehingga, lapisan tanah yang ada di Jakarta cenderung bersifat liat.

“Tanah liat itu akan susah untuk meresapkan air. Sehingga kalau di sana dibuat resapan mungkin tidak terjadi resapan,” ujar Pramono.

Ia yakin Program Sumur Resapan tidak efisien dan efektif. Apalagi, jika air tanah di Jakarta dangkal.

Ia juga menyoroti Program Naturalisasi Sungai. Menurutnya, ada salah persepsi soal konsep itu. “Konsep itu mesti dilihat wilayahnya. Ada wilayah tetap membutuhkan tanggul,” ungkapnya. ■