Emak emak SPRI Demo Minta Data Penerima Bansos DKI Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Emak emak yang tergabung dalam organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/9).

Dalam aksinya tersebut, massa aksi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk segera menindaklanjuti 2.716 Data Rumah Tangga Miskin (RTM) DKI sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM 2022.

Ketua DPW SPRI DKI Jakarta, Puspa Yunita menjelaskan, data ini merupakan hasil audit sosial independen yang dilakukan oleh SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) sepanjang tahun 2020-2021.

Baca juga : PPP Kubu Mardiono Daftarkan Kepengurusan Baru, Yasonna: Masih Dipelajari

“Keluarga miskin yang belum mendapat bansos dari Pemerintah diharapkan bisa segera diberikan. Penerima BLT BBM 2022 diprioritaskan kepada KPM Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos," ujar Puspa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9).

Puspa menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat mengusulkan data ini kepada Kemensos untuk segera ditetapkan.

"Kewenangan Pemprov DKI mengusulkan data RTM DKI Jakarta sebagai Calon Penerima Manfaat kepada Kemensos. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ada satu orang miskin yang terdampak kenaikan harga BBM tertinggal," tegasnya. 

Baca juga : Sambo Mafia Dan Banyak Duit

Menurut Puspa, Pemprov DKI akan mendapat dana 2 persen yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 68 miliar. Dana ini dapat dialokasikan kepada warga miskin Jakarta yang terdampak atas kenaikan harga BBM. Jangan hanya subsidi transportasi Busway yang diprioritaskan. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberikan BLT BBM kepada warga miskin dan rentan yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami telah mengajukan data sebanyak 2.716 RTM kepada Dinsos Provinsi DKI Jakarta, kami berharap Dinsos segera menindaklanjuti data tersebut dengan menggunakan dana 2 persen. Jika alokasi BLT BBM dari dana pusat tidak cukup, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan alokasi dana 2 persen tersebut untuk mengcover warga miskin yang tidak masuk DTKS", tambahnya. 

Selain itu, BLT BBM yang disalurkan hanya untuk 4 bulan tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan BBM. SPRI mengusulkan agar Pemda DKI Jakarta menjalankan skema bansos yang berkelanjutan. DKI Jakarta perlu  menerapkan PKH Lokal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai jalan keluar atasi krisis.

Baca juga : Mensos: Data Bansos di DTKS Diperbaharui Setiap Bulan Sekali

"Perlu ada alternatif dan terobosan dalam hal ini, kami mengusulkan PKH Lokal Jakarta sebagai salah satu opsi penanggulangan kemiskinan di Jakarta," tegasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya SPRI telah mendatangi kantor Kementerian Sosial untuk menyerahkan 8 Ribu data keluarga miskin yang tidak mendapatkan bansos (Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota-Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya). Selain itu, SPRI juga menyerahkan 971 data laporan keluarga penerima manfaat yang mengalami saldo Nol.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.