Heru Langsung Action Atasi Banjir Dan Macet

 Sebelumnya 
“Hal-hal itu mesti menjadi perhatian, termasuk layanan kesehatan, saya rasa itu ya,” tandasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan Heru turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi penduduk yang tinggal di pemukiman rawan banjir, terutama di sekitar bantaran kali atau sungai.

“Saya minta kepada Pak Gubernur setelah konsolidasi di internal, kita harus turun ke lapangan, melihat permasalahannya,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10).

Pras mencontohkan wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan. Dia mendapat informasi ada 27 kepala keluarga yang siap lahannya dibeli untuk pelebaran Kali Pulo. Namun, hingga saat ini belum ada langkah serius dari Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kali di daerah tersebut.

Baca juga : Heru Diminta Ubah Pola Hubungan Dengan DPRD

Tak hanya itu, Pras meminta Heru kembali memberikan dana hibah kepada Bogor sebagai daerah penyangga sebagai upaya penanganan banjir. Bantuan itu terakhir diberikan Pemprov DKI Jakarta tahun 2018.

“Letak Jakarta berada di dataran rendah, sehingga daerah penyangga Jakarta harus diberi hibah. Sekarang saja Bogor banjir, gimana Jakarta. Hal seperti itu harus jadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Kepala Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni (IA) ITB Heri Andreas meminta, banjir Jakarta tak dipolitisasi. Banjir Jakarta semestinya ditangani dengan pendekatan teknis untuk meminimalisasi dampak dari curah hujan yang tinggi.

Menurut Heri, mengaitkan banjir dengan politik, ibarat jauh panggang dari api. Karena itu, tidak boleh ada politisasi banjir yang malah dapat mengganggu upaya-upaya penanganan banjir. Banjir adalah masalah teknis di mana terjadi gangguan keseimbangan dari siklus air.

Baca juga : Tiba Di Balaikota DKI Jakarta, Pj. Gubernur Heru Budi Hartono Langsung Bekerja

“Infiltrasi yang tidak seimbang dengan run off dan daya tampung air. Itu yang menyebabkan banjir hadir. Supaya tidak banjir, tinggal bagaimana kita memaksimalkan infiltrasi atau daya tampung air atau keduanya,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (17/10).

Dia membeberkan, banjir di Ibu Kota sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, sebelum era Gubernur Fauzi Bowo. Upaya-upaya penyediaan daya tampung air pun telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dia menilai, banjir saat ini cepat surut, tak semata-mata kerja Pemprov DKI era Anies Baswedan, tetapi merupakan hasil kerja berkelanjutan.

“Artinya semua Gubernur sebelumnya berkontribusi,” ujarnya.

Baca juga : Ditjen Perumahan Ingin Bangun Birokrasi Bersih Dan Melayani

Dia meminta Pemprov DKI tidak menyalahkan curah hujan. Karena sejatinya, Pemprov DKI yang harus bisa menghadapi tren curah hujan dengan menyiapkan daya tampung yang memadai. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.