Taksi Online Berjaya, Angkutan Umum Jakarta Nyungsep Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov DKI Jakarta tengah membahas penandaan agar taksi online kebal dari ganjil genap. Tapi kebijakan ini dinilai hanya membuat taksi online berjaya, tapi angkutan umum di Jakarta makin nyungsep.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, aturan ganjil genap seharusnya dituruti oleh penyedia jasa layanan transportasi online dan para drivernya.

Aturan pasti ada pro dan kontra, sikap keberatan pihak transportasi online adalah hal wajar. Namun kebijakan ini harus dilihat dampak positifnya yang bisa mengurangi kemacetan Ibukota serta mendorong keberlanjutan bisnis transportasi umum.

Kebijakan ini sebetulnya sangat mendorong masyarakat untuk naik transportasi umum. “Sudah saatnya euforia taksi online ini diakhiri,” ucap Djoko kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia bilang, sudah tepat jika hanya kendaraan umum atau yang memiliki pelat kuning yang dibebaskan dari aturan ganjil genap. Menurut dia bahaya kalau sampai taksi online boleh ikut melintas. Nanti banyak mobil pribadi jadi taksi online.

Baca juga : Terkendala OSS, Baru 16 Persen Taksi Online Berizin

“Kalau gitu percuma daerah buat program kebijakan transportasi umum,” cetusnya.

Daripada terus-menerus membahas transportasi online, Djoko menyarankan agar pemerintah bisa lebih memperhatikan keberadaan transportasi umum di Jakarta.

Jika transportasi online bebas mengangkut penumpang di wilayah ganjil genap, tentu nasib transportasi umum konvensional bisa lebih suram.

“Semestinya bisa lebih bijak untuk memikirkan keberadaan transportasi umum di Indonesia di mana sudah banyak yang kolaps,” terangnya.

Menurut dia, dukungan untuk pihak aplikator penyedia jasa layanan transportasi online janganlah berlebihan. Dukungan yang berlebihan sebetulnya hanya membuat pihak aplikator jaya.

Baca juga : Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Jalan Terus

“Lalu driver hanya sebagai sapi perahan dan tumbal bagi langgengnya bisnis online mereka. Hal seperti ini kurang disadari. Sekarang masyarakat seolah dibuat senang secara semu dengan transportasi online,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah diharapkan bisa lebih mendukung transportasi umum yang kondisinya makin memprihatinkan. Sekarang masyarakat sudah sangat sulit untuk menggunakan jasa transportasi umum.

Meski sudah dibuat bagus tetap saja kalah dengan online. Apalagi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat tergolong mahal.

“Ongkos transportasi umum yang dikeluarkan masyarakat bisa di kisaran 25-35 persen dari pendapatan bulanannya. Sungguh tidak ideal. Di negara lain rata rata di bawah 10 persen,” terangnya.

Transportasi online ini juga sudah ada di negara lain. Tapi di negara lain keberadaan transportasi umum diusahakan untuk terus hidup mereka berlomba-lomba memperbaiki layanan transportasi umum.

Baca juga : Empat Menteri Nyungsep

“Sementara di Indonesia upaya penataan ada, tapi kurang cepat. Transportasi umum seperti dibiarkan mati,” cetusnya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah memberi perhatian yang lebih terhadap layanan transportasi umum di Jakarta dan daerah. Tujuannya, supaya pengeluaran masyarakat tidak besar untuk mobilitas kesehariannya.

“Jadi negara diuntungkan, kita akan hemat BBM, angka kecelakaan menurun, kemacetan lalu lintas di banyak kota bisa terselesaikan,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya sedang membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab, Jumat (9/8) pekan lalu.

“Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda,” ujar Anies di Jakarta, kemarin. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.