Warga DKI Ngeluh Biaya Pasang Pipa Rp 200 Juta

RM.id  Rakyat Merdeka - Warga Muara Baru, Jakarta Utara (Jakut) mengharapkan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya membuat terobosan dalam memperluas jangkauan pelayanan. Sebab untuk bisa berlangganan air bersih, syaratnya sulit dipenuhi warga.

Perwakilan warga Muara Baru, Jakut, Kokom menutur­kan, mereka mengalami krisis air sejak tahun 2003. Untuk berlangganan air bersih, PAM Jaya hanya memberikan enam meter pipa gratis dari pipa distri­busi. Sisanya, warga yang harus membayar.

“Kami dianggap tinggal di tanah abu-abu alias ilegal, ma­kanya tidak masuk meteran atau tidak bisa dipasang instalasi air,” ujar Kokom dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/3).

Baca juga : Erick Minta Pertamina Gercep Selamatkan Warga, Terbakarnya Pipa BBM Plumpang Harus Diusut

Jika ingin berlangganan air, papar Kokom, warga ditawarkan masuk ke master meter yang dikelola secara berkelompok.

“Saya pernah daftar bersama 60 kepala keluarga untuk masuk ke master meter, ternyata ada biaya pendaftaran Rp 30 juta. Dan, untuk pasang pipa besar Rp 200 jutaan. Kami protes, keberatan, jika biaya itu ditang­gung warga,” paparnya.

Menurut Kokom, demi bisa mendapatkan air bersih, ada be­berapa warga memilih menggali sumur. Namun, kualitas airnya tidak stabil, sering kotor dan butek. Bahkan, air memburuk saat hujan dan banjir.

Baca juga : Kiai Muda Jawa Timur Gelar Pengobatan Massal Untuk Warga Desa: Agar Sehat Jasmani, Sehat Rohani

Sementara, warga yang su­dah memasang air pipa juga mengalami masalah. Seperti airnya kecil dan hanya muncul tengah malam. Itu pun mengalir beberapa jam saja.

Sementara, perwakilan warga Marunda Kepu, Jakut Tiarom menilai, pemenuhan air bersih di wilayahnya terabaikan karena tata ruang Ibu Kota, tidak jelas.

“3 tahun lalu Aetra pasang instalisasi, tapi tidak kelola langsung oleh Aetra melainkan koperasi.Akibatnya banyak hak konsumen yang diabaikan,” katanya.

Baca juga : Termasuk Persib, 4 Klub Liga 1 Didenda Rp 50 Juta

Masalah bertambah, lanjut­nya, setelah pasokan air tidak mengalir atau mati total selama 9 bulan.

“Kami sudah ajukan surat ke Aetra dan PAM Jaya, DPRD, dan gubernur, sampai sekarang pasokan air tetap tidak normal.Banyak hak masyarakat yang diabaikan,” keluhnya.

Koalisi Masyarakat Meno­lak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKIJakarta dan PAM Jaya segera memenuhi hak warga atas air. Sebab, masih banyak warga Ibu Kota kesulitan mendapatkan air bersih.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.