Dark/Light Mode

Pasca Idul Fitri, Urbanisasi Tinggi

200 Ribu Pendatang Baru Bakal Ngadu Nasib Di DKI

Minggu, 16 April 2023 07:30 WIB
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta saat melakukan pendataan terhadap pendatang baru di Jakarta, belum lama ini. (Foto: Ist).
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta saat melakukan pendataan terhadap pendatang baru di Jakarta, belum lama ini. (Foto: Ist).

 Sebelumnya 
Dia bilang, jika pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap terus terjadi maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpin­dahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Apalagi nanti sudah di IKN, DKI dilupakan tapi peraturan kependudukannya seperti ini,” ujarnya.

Padahal, diungkap Heru, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang fokus pada enam isu prioritas. Yakni, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting serta penguatan nilai demokrasi.

Baca juga : Masjid Al Jabbar Siap Tampung 30 Ribu Jemaah, ikon Baru Di Kota Bandung

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakar­ta, Dwi Rio Sambodo mengingatkan, Sekda Pemprov DKI Jakarta jangan terlalu underes­timate terhadap pendatang baru.

“Antisipatif boleh namun jangan terlampau paranoid,” kata Rio kepada Rakyat Merdeka.

Rio menyebut, pendatang baru menjadi persoalan yang selalu dikhawatirkan dan terus terulang. Karena itu, dia mempertanyakan sejauh mana upaya antisipasi kedatangan pendatang baru ini.

Baca juga : TNI Dan 6 Ribu Tentara AS Latihan Bareng Di Hawaii

“Bagaimana pembinaan dan komunikasi ke warga Jakarta yang hendak mudik? Apakah su­dah menekankan kesadaran untuk berpartisipasi tentang pencegahan pendatang baru yang kemungkinan diajak keluarga warga Jakarta usai mudik?” tegas Ketua DPC PDIP Jakarta Timur ini.

Selain itu, Rio menyarankan Pemprov DKI bekerja sama dengan daerah-daerah asal para pendatang baru. Sehingga imbauan dan harapan untuk mencegah pendatang ke Jakarta berlangsung secara kolektif.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta, apa­pun bentuk upaya penanganan pendatang baru harus bijak dan arif. Situasi sosial ekonomi yang dihadapi pendatang tersebut kudu menjadi pertimbangan.

Baca juga : Pancasila Referensi Tertinggi Landasan Hukum Di Indonesia

“Sekali lagi penataan dan menjaga ketertiban silakan, tapi harus dengan jalan kemanusiaan dan se-persuasif mungkin,” tan­dasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.