Jakarta Utara Menuju Kota Lengkap, Wali Kota Puji Kinerja BPN

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, menjadi yang tercepat dan terbanyak dalam menyelesaikan target kinerja Proyek Strategis Nasional (PSN) di jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta. Salah satunya adalah dalam menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menuju Jakarta Utara sebagai Kota Lengkap.

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ia menjelaskan, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Tujuannya, untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. “Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018,” jelas Taufik, di sela penyerahan sertifikat PTSL, di Basement Parkir Gedung BPN Jakarta Utara, Selasa (16/5).

Taufik menegaskan, seluruh target PTSL untuk Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan dituntaskan pada akhir tahun ini yang tersebar di beberapa desa/kelurahan dan kecamatan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kegiatan PTSL di Jakarta Utara tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021 menargetkan peta bidang tanah/target data fisik sebanyak 118.200 bidang.

Baca juga : Grand Dafam Ancol Jakarta Tawarkan Menu Khas Maroko Untuk Berbuka Puasa

"Tercapai pemberkasan sebanyak 99.016 bidang, selesai menjadi sertifikat sebanyak 6.136 bidang dan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 57.993 bidang. Sehingga ada sertifikat yang belum diserahkan sebanyak 3.363 bidang yang masuk dalam kluster K3 sebanyak 37.660 bidang," ungkap Taufik.

Pihaknya kini sudah berhasil menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) atau K1 sebanyak 1.228 bidang yang saat ini diserahkan langsung kepada warga yang disaksikan unsur Forkopimda Kota Administratif Jakarta Utara. “Kami menargetkan 2023 ini seluruh target PTSL 2022/2023 akan selesai dan Jakarta Utara akan menjadi Kota Lengkap,” ucap Taufik.

Ia melanjutkan, Kantor Pertanahan Jakarta Utara juga menggandeng aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2022/2023. Agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di desa yang menerima program.

Tidak hanya itu, demi suksesnya program unggulan Kementerian ATR/BPN ini, Taufik ikut terjun langsung menyosialisasikan dan mengawasi jalannya program tersebut kepada masyarakat. Dia juga melakukan koordinasi dengan lintas instansi, termasuk menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian PTSL 2022/2023 tersebut.

Baca juga : Waskita Pede Kinerja Keuangan Bakal Pulih

Taufik menambahkan, pihaknya serius dalam menuntaskan berbagai program strategis dan target yang diberikan kepada Kantah Jakarta Utara oleh Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta. Dia mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi bekerja secara ikhlas, berkualitas, dan tuntas, agar target yang diberikan pimpinan dapat terwujud dan produk yang dihasilkan juga berkualitas.

“Jadi kami tidak hanya mengejar kuantitas produk, namun juga harus berkualitas. Agar produk yang dihasilkan tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” kata Taufik.

Taufik menerangkan, pihaknya tidak hanya mengejar penyelesaian target PTSL dan pelayanan rutin, namun juga diiringi dengan peningkatan pelayanan pertanahan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan dan overlapping sertifikat tanah. Pihaknya terus berupaya meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan lahan, seperti adanya dugaan sertipikat ganda. “Harusnya, dalam satu bidang tanah itu hanya ada satu sertifikat,” tegasnya.

Apabila terdapat sertifikat lain, dapat dikatakan yang satu palsu. Namun demikian, bisa saja asli namun ada indikasi cacat administrasi. Karena itu, dapat dilakukan pembatalan sertifikat yang palsu tersebut dengan melakukan penyelidikan yang ketat dan melibatkan banyak pihak terkait.

Baca juga : Partai Garuda Minta Kedepankan Hukum Dalam Kasus Eks Pejabat Pajak

Menurutnya, untuk membuktikan keaslian sertifikat, dilakukan uji materiil dan administrasi dari bukti sertifikat yang terindikasi cacat administrasi tersebut. “Jadi, sebelum membatalkan sertifikat yang terindikasi cacat administrasi, akan kita gelar uji materiil bersama dengan pihak terkait. Jika terbukti mengandung suatu kepalsuan dan indikasi pidana, akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengapresiasi kinerja BPN Jakarta Utara dalam menuntaskan program PTSL sehingga Jakarta Utara bisa menuju Kota Lengkap. “Sebagai Wali Kota, saya sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh jajaran BPN Jakarta Utara," tandasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.