Dark/Light Mode

Nunggak Iuran Sekolah

Banyak Siswa Ibu Kota Nggak Bisa Ambil Ijazah

Jumat, 29 September 2023 07:30 WIB
Seorang santriwati MA (Madrasah Aliyah) kedua (kanan) didampingi petugas pemadam kebakaran kanan mengikuti pelatihan cara memadamkan api di MAS Persis 69, Matraman, Jakarta, Selasa (19/9/2023). (Foto: Antara)
Seorang santriwati MA (Madrasah Aliyah) kedua (kanan) didampingi petugas pemadam kebakaran kanan mengikuti pelatihan cara memadamkan api di MAS Persis 69, Matraman, Jakarta, Selasa (19/9/2023). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta didesak turun tangan menangani masalah banyaknya ijazah siswa yang tertahan swasta karena belum membayar tunggakan di sekolah.

Desakan tersebut disampai­kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta saat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 menjadi Perda.

Baca juga : Istana Ibu Kota Nusantara Mulai Kelihatan Wujudnya

“DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas memberikan edaran sanksi bagi sekolah swasta yang menahan ijazah siswa,” kata Bambang Kusumanto, ang­gota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang mem­bacakan rekomendasi Komisi-Komisi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/9).

Dalam rapat itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut, banyaknya ijazah siswa kurang mampu tertahan di sekolah lantaran tidak bisa melunasi biaya-biaya di sekolah. Hal ini sangat disayangkan Jhonny, sebab ijazah dibutuhkan siswa untuk melamar kerja.

Baca juga : LG Kenalkan Koleksi Inovatif Bagi Kegiatan Bisnis dan Pembelajaran

“Masalah ini harus menja­di perhatian Pak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono,” kata Jhonny.

Diingatkan Jhonny, Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masalah sosial masyarakat, terutama soal pen­didikan. Apalagi, Pemerintah telah mencanangkan wajib be­lajar 12 tahun.

Baca juga : Semoga Bisa Redam Inflasi

“Konsekuensi kebijakan wajib belajar yakni tidak ada pihak yang bisa menghambat ketika anak mengakses sekolah,” ujarnya.

Diungkap politisi PDIP itu, hampir 70 persen anak kurang mampu masuk ke sekolah negeri secara gratis. Sisanya, terpaksa masuk ke sekolah swasta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.