Pak Anies, Kok Baru Nyisir Anggaran di Detik Terakhir?

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang baru menyisir isi anggaran tahun 2020 di detik akhir. Padahal, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, anggaran sudah harus disahkan akhir November ini.

Hal ini dikeluhkan Juru Bicara PSI, Rian Ernest. “Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat tinggal tersisa waktu satu bulan seperti ini, kami belum menerima daftar rinci KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2020,” ujar Rian dalam rilisnya, Senin (28/10).

Rian juga mempertanyakan kualitas penyusunan anggaran yang dihasilkan, dari proses yang dinilainya tertutup. Karena masih juga ditemukan anggaran influencer senilai Rp 5 miliar.

Apalagi, Gubernur Anies juga tidak ikut menyisir anggaran, dan tidak mengetahui detail anggaran seperti dalam kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca juga : Saran Qodari, Menteri Kabinet Baru Harus Pengalaman Atasi Konflik Sosial

“Kritik PSI beberapa bulan terakhir ini terbukti, saat muncul satu per satu kegiatan yang patut dipertanyakan. Kami minta agar gubernur serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, kan bisa libatkan publik,” tutur Rian.

Menurut Rian, Jakarta dihadapkan dengan dua konsekuensi politik terkait pengesahan APBD. Pertama, DPRD terpaksa mengesahkan APBD yang tidak maksimal dirancang, dan dibahas hanya karena mengejar tenggat waktu pengesahan.

Kedua, DPRD bekerja lebih total menganalisa anggaran, dengan konsekuensi akan melewati batas tenggat waktu akhir November yang ditetapkan.

“Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini adalah kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies,” kata Rian.

Baca juga : Waroeng Padang Lapek Bikin Kuliner Nusantara di Den Haag Tambah Semarak

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI Jakarta, Idris Ahmad, mempermasalahkan kenapa Pemprov DKI baru merevisi RAPBD DKI, yang mendadak turun Rp 6,55 triliun, dari Rp 95,99 triliun menjadi 89,44 triliun Rupiah.

PSI berharap, perubahan ini disertai dengan penjelasan detail kegiatan, dan komponen mana saja yang dihilangkan atau dikurangi.

“Tolong jelaskan di mana pengurangan dan penambahannya. Kami ingin tahu apa yang berubah, dan logika berubahnya bagaimana. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka anggaran. Ini penting sekali dalam proses penganggaran yang bertanggung jawab,” kata Idris.

Ia meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran, dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen ke publik. Agar jutaan mata bisa turut mengawasi.

Baca juga : Berhemat, Presiden Komisi UE Tinggal di Sebelah Kantor

“Semua proses harus dipublikasi, karena ini uang rakyat Jakarta. Bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD, jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” kata Idris. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.