Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar hati-hati mengelola keuangan daerah. Ruang fiskal yang semakin terbatas harus diimbangi belanja yang efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,59 triliun, turun 2,13 persen dari Rp 81,32 triliun. Pendapatan daerah turun menjadi Rp 69,36 triliun, sedangkan belanja naik menjadi Rp 75,08 triliun.
Selisih pendapatan dan belanja sekitar Rp 5,72 triliun ditutup antara lain melalui Pembiayaan Utang Daerah Rp 4,41 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 5,82 triliun. Akumulasi penarikan tujuh fasilitas pinjaman daerah mencapai sekitar Rp 28,13 triliun.
Tahun ini, pembayaran pokok sekitar Rp 1,82 triliun dan bunga Rp 125,57 miliar, dengan sisa pokok pinjaman sekitar Rp 19,53 triliun.
Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan meminta Pemprov DKI membuka posisi Debt Service Coverage Ratio (DSCR), jadwal pembayaran, serta profil jatuh tempo pinjaman.
“Pemprov harus memperkuat penerimaan melalui basis pajak, kepatuhan, dan penagihan, bukan menaikkan tarif yang membebani warga,” kata Ali usai Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 dan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kamis (3/9/2026).
Baca juga : Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Dipatok Rp 5 Ribu Usai Diresmikan
Masalah lain adalah rendahnya serapan anggaran. Hingga 12 Agustus 2026, realisasi belanja baru 43,84 persen atau sekitar Rp 32,56 triliun. Karena itu, tambahan anggaran dalam APBD Perubahan harus benar-benar siap dilaksanakan dan jangan kembali menjadi SiLPA.
Fraksi Partai Demokrat-Perindo juga meminta reformasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja serta penataan aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berdasarkan beban kerja. Ketepatan data perlindungan sosial turut menjadi sorotan.
Fraksi meminta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar menentukan penerima bantuan. Verifikasi daerah harus dilakukan dengan memadukan data kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi warga.
“Jangan sampai siswa kehilangan KJP, mahasiswa kehilangan KJMU, atau warga tidak mampu kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan data,” ucap dia yang meminta program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan diminta tetap menjadi prioritas.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat-Perindo juga menyoroti kebakaran Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta menjadi alarm keselamatan.
Lalu, meminta pembangunan Kepulauan Seribu mendapat pendekatan anggaran khusus. Transportasi laut yang aman, teratur, dan terjangkau harus menjadi prioritas. Kemudian, subsidi transportasi harus seimbang.
Baca juga : Warga Jakarta Bisa Hubungi Layanan Darurat 112 Untuk Pasokan Air Bersih Gratis
Fraksi Partai Demokrat-Perindo memahami penyesuaian subsidi Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Rel Terpadu (LRT) dari sekitar Rp 4,62 triliun menjadi Rp 5,56 triliun dalam APBD Perubahan. Namun kenaikan subsidi harus dibarengi peningkatan layanan.
Pemprov diminta membuka hitungan biaya, pendapatan penumpang, kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), jumlah pengguna, dan subsidi per penumpang. Mikrotrans/JakLingko juga harus dievaluasi dari sisi keselamatan, armada, pengemudi, rute, waktu tunggu, dan pengawasan operator.
Terkait permasalahan pangan, banjir, rusun, sampah, Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendukung kenaikan subsidi pangan dari Rp 655 miliar menjadi Rp 1,025 triliun. Namun penyalurannya harus tepat sasaran, komoditas tersedia, dan distribusi mudah diakses warga.
Pemprov juga diminta mempercepat kesiapan pengendalian banjir sebelum musim hujan, termasuk memastikan pompa, pintu air, drainase, sungai, dan waduk berfungsi optimal. Untuk Rusunawa, pemeliharaan lift, air, listrik, sanitasi, dan proteksi kebakaran harus diperkuat.
Sementara timbulan sampah Jakarta yang mencapai 7.500-8.000 ton per hari membuat pemilahan dari sumber harus benar-benar berjalan. KLA Jangan Cuma Predikat Dalam Raperda Kabupaten/Kota Layak Anak, Fraksi mengingatkan Pemprov agar tidak sekadar mengejar penghargaan.
Empat wilayah, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, sudah masuk kategori Utama pada 2025. Jakarta Barat masih Nindya dan Kepulauan Seribu Pratama.
Baca juga : Giant Sea Wall Jakarta: Rencana Panjang Tanggul & Anggaran Proyek
Di sisi lain, 17,43 persen anak usia 13-17 tahun di Jakarta mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan dalam setahun terakhir. Data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen) juga mencatat sekitar 95 ribu Anak Tidak Sekolah pada akhir Juli 2026.
Fraksi Partai Demokrat-Perindo meminta pengaduan dan pemulihan korban kekerasan diperkuat, Program Sekolah Kembali diperluas, serta perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan ancaman digital diperketat. Pemerataan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga menjadi perhatian.
“Dari 267 kelurahan, baru 173 yang memiliki RPTRA. Fraksi Demokrat-Perindo akhirnya menyatakan dapat menyetujui kedua Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
