Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Dana Kunker & Sosper Nggak Bakal Terpakai

Wakil Rakyat DKI Rela Bansos Warga Ditambah Rp 2 T Lagi

Senin, 27 April 2020 06:36 WIB
Dana Kunker & Sosper Nggak Bakal Terpakai Wakil Rakyat DKI Rela Bansos Warga Ditambah Rp 2 T Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta mendukung jumlah penerima berikut besaran bantuan sosial ditambah. Bahkan, dewan berencana merealokasi tunjangan kinerja jajaran dewan sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu akan dialokasi dari anggaran kunjungan kerja (Kunker) dan Sosialisasi Perda (Sosper). 

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY mengatakan, gagasan realokasi anggaran ini muncul sebagai bentuk kepedulian DPRD DKI Jakarta atas dampak dari pandemi corona yang terjadi. Menurutnya, upaya tersebut tepat. Mengingat dua kegiatan tersebut tidak berlangsung selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

“Ada usulan dana dari DPRD seperti dana Kunker dan Sosper dipotong dan diarahkan ke masyarakat terdampak. Karena memang sekarang kita kan tidak menggunakan dana tersebut,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta. 

Baca juga : Rakyat Lari, Relawan Lari Bupati Irna Juga Ikut Lari

Menurut Rasyidi, dana sebesar kurang lebih sebesar Rp 2 triliun sangat optimal, jika dialihkan untuk mengurangi beban masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Terlebih saat kebijakan PSBB diberlakukan. “Meski belum final, karena hari ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak hadir, tapi kami sepakat dan bersedia, dana tersebut diberikan kepada yang membutuhkan,” ungkapnya. 

Bahkan, lanjut Rasyidi, tak masalah jika masyarakat mendapatkan dua bantuan sekaligus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Juga dari anggota dewan. “Masyarakat dapat bantuan dobel itu nggak masalah. Justru bagus, bisa meringankan beban mereka. Terlebih untuk para pekerja harian lepas (phl) dan beberapa masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk) karena COVID-19,” tandasnya. 

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Jakarta, ada sebanyak 323.224 pekerja dari 39.664 perusahaan di DKI Jakarta yang terkena PHK. 

Baca juga : Cegah Pemudik, Petugas Kudu Awasi Jalur Tikus

Sebelumnya, Indonesia Budget Center mengkritisi besaran bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta sebesar Rp 599 ribu per bulan. Bagi warga terdampak PSBB, angka ini dinilai belum mencukupi. Bahkan masih jauh dibanding pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 1,54 juta/kapita/ bulan. Atau menggunakan angka bantuan tunai corona (BATUNA) Rp 2 juta/KK, masih tiga sampai empat kali lipat dari nilai paket sembako. 

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, dengan asumsi biaya makan 1 hari Rp 25.000/ orang (tiga kali makan). Atau Rp 100.000/hari/KK (1 KK = 4 jiwa), maka biaya makan 1 KK x 7 hari adalah Rp700.000. Untuk biaya makan selama empat minggu sebesar Rp 2,80 juta. “Setara 5 kali lipat dari total nilai bantuan sembako,” terangnya. 

IBC memperkirakan, total anggaran yang digunakan untuk pengadaan paket sembako sebesar Rp 747,50 miliar (Rp 598.000 x 1,25 juta KK). Angka ini hanya 0,8 persen dari total APBD 2020 yang sebesar Rp 87,96 triliun. Padahal, dengan alokasi Rp 6,57 triliun untuk social safety net, seharusnya nilai paket bantuan bisa sebesar Rp 1,5 juta/bulan/KK bagi 1,46 juta KK miskin dan warga terdampak Covid-19 lainnya selama tiga bulan. 

Baca juga : Kemarin 50 Orang Sehari, Sekarang 30 Orang Sehari

Selain itu, menurut Roy, hingga saat ini Gubernur Anies bersama jajarannya sama sekali belum melakukan realokasi/ refocusing belanja kegiatan maupun belanja hibah dan bansos, untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebagai tambahan anggaran penanganan Covid-19. Hasil analisis IBC atas Pergub 25/2020 dan Pergub 28/2020 mengenai revisi postur APBD 2020, disandingkan dengan realisasi APBD per 18 April 2020, kata dia, anggaran tambahan yang baru direalokasi hanya Rp 897,26 miliar. “Anggaran ini berasal dari realokasi pembiayaan PMD sebesar Rp 844 miliar, dan penggunaan BTT sebesar Rp 53,26 miliar,” kata Roy. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.