Ngaku Nggak Pernah Diajak Diskusi Soal Juknis, Golkar Minta PPDB DKI Diulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Basri Baco geregetan dengan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020. Menurutnya, proses penerimaan siswa baru di Ibu Kota, layak diulang.

"Saya dari awal mengusulkan, agar PPDB ini ditunda atau diulang. Kalau tidak bisa, kuotanya diubah. Kuotanya ditukar, untuk prestasi dan zonasi,” ujar Basri dalam diskusi publik di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (1/7).

Basri mengaku, pihaknya tidak diajak berdiskusi terkait pembuatan petunjuk teknis (juknis) PPDB DKI Jakarta Tahun 2020.

Baca juga : Nggak Sabar Hadapi Spurs, Solkjaer Yakin MU Raih Tiga Poin

“Tidak pernah ada minta konsultasi perubahan. Ini yang dulu pakai nilai. Sekarang pakai umur. Pernah rapat, tapi cuma rapat aja. Kalau bilang ada, saya tantang buka catatan rapat,” cetusnya.

Basri menegaskan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

“Jelas sekali, juknis Disdik melanggar Permendikbud. Ada 3 pasal, Pasal 25, 26, dan 28 dalam Permendikbud 44 Tahun 2019. Ini yang menjadi dasar kekisruhan. Sehingga, dalam diskusi ini, kita ini semua sepakat untuk membatalkan juknis ini. Harus diulang. Ini buruk,” tegas Basri.

Baca juga : Peringati Hari Pekerja Sosial Sedunia, UMJ Gelar Seminar ICSW

Tidak hanya itu. Fraksi Partai Golkar menurutnya akan segera mendorong terbentuknya panita khusus alias Pansus. Baginya, ini sudah meresahkan warga DKI Jakarta.

“Kita bentuk Pansus atau hak angket terkait masalah itu, karena banyak korban. Tidak ada solusi terhadap nasib mereka. Kita lagi berusaha, supaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bicara. Dunia pendidikan lagi terusik, menteri tidak nongol, dan tidak ada kebijakan yang membuat angin segar,” tutupnya.

Diskusi publik pendidikan bertema "Quo Vadis PPDB DKI Jakarta, Ada Apa?" ini juga dihadiri Anggota Ombudsman Laode Ida, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, dan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.