Dark/Light Mode

SIKM Jakarta Nggak Ada, Apanya Yang Diperketat

Namanya Doang PSBB Total, Tapi Faktanya Jauh Dari Awal

Senin, 14 September 2020 06:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta,  Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

RM.id  Rakyat Merdeka - Warga Jakarta kecewa tidak diberlakukannya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang mulai berlaku hari ini.

“Namanya doang PSBB total, tapi faktanya jauh dari PSBB awal. SIKM Jakarta saja tidak ada, apanya yang diperketat ya kalau masih bebas keluar masuk Jakarta,” kesal Pius, warga Jakarta Utara, kemarin. 

Dia menduga, penerapan PSBB total seperti ini hanya berupaya mengurangi terpapar Corona di Jakarta, bukan berniat untuk menghilangkannya. 

“Saya kira niatnya supaya rumah sakit tetap mampu menampung pasien Corona doang. Biar masih terkendali sampai nanti diproduksi massal vaksin virus ini,” katanya. 

Pembaca Rakyat Merdeka, dengan nomor handphone 08117903xxx juga menyampaikan hal sama. Menurutnya, kalau warga dibiarkan beraktivitas lintas provinsi, bisa keluar masuk Jakarta seenaknya. 

Bisa juga pulang kampung menggunakan bus dan kereta api tanpa syarat swab test, maka sulit menghentikan penularan Virus Corona di Jakarta. (Pernyataan lengkapnya baca di rubrik WAAje). 

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, SIKM Jakarta tak diterapkan saat PSBB total. 

Menurut eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, selama PSBB total yang diatur hanyalah interaksi antarwarga di wilayah Jakarta. 

“Kalau mobilitas keluar dan lain-lain, tidak. Tapi lebih kepada interaksi di Jakarta,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (12/9) malam. 

Anies Baswedan, Rabu (9/9), begitu semangat memutuskan untuk menarik rem darurat dan menerapkan PSBB totalmulai Senin (14/9). 

Baca juga : Begini Cara Batik Air Supaya Penumpang Nyaman Dan Selamat Dari Covid-19

Tetapi setelah mendapat kritikan dari menteri dan politisi Senayan, Anies mengatakan, SIKM Jakarta tidak diberlakukan saat penerapan PSBB total. 

Rumahkan 55 Persen Warga 

Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan mengatakan, setidaknya 55 persen penduduk di Jakarta harus tinggal di rumah pada masa PSBB total agar penularan Covid19 dapat terkendali. 

“Pada seminggu terakhir, penduduk makin banyak bergerak. Dari segi epidemiologi ini mengkhawatirkan karena akan meningkatkan kasus,” kata Iwan. 

Kasus penularan Covid-19 di Jakarta, menurutnya, cenderung terkendali ketika hampir 60 persen penduduknya tinggal di rumah pada rentang April hingga Mei 2020 atau saat PSBB awal berlaku. Saat ini, estimasi kasus baru yang muncul berkisar di bawah 250 orang. 

Begitu memasuki masa transisi pada 5 Juni, jumlah orang yang tinggal di rumah semakin menurun hingga kurang dari 50 persen pada Agustus dan September. 

Di saat yang sama, estimasi kasus baru yang muncul pada saat itu mencapai 500 kasus hingga 1.250 kasus baru tiap harinya. 

Layanan Air Bersih 

Walau Pemprov DKI Jakarta sibuk mengurus penanganan Virus Corona, hendaknya tidak mengurangi pelayanan di bidang lainnya, seperti pengadaan air bersih. 

Abdulrozak Zakaria, warga Kampung Maja Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, mengaku sudah lebih dari 15 tahun daerahnya itu mengalami krisis air bersih. 

Baca juga : Anies Yang Berencana, Jokowi Yang Batalkan

Hingga kini mereka menunggu realisasi saluran air dari Pemerintah Kota Jakarta Barat. 

Rozak mengatakan, warga Kampung Maja memanfaatkan air tanah dan air Kali Maja, yang dulunya untuk irigasi persawahan. Namun, kualitas air di wilayah tersebut menjadi buruk sejak Kali Maja terkontaminasi limbah air perumahan. 

Kekeringan di Kali Maja yang membentang sepanjang Jalan Jambu Air itu saat ini berdampak pada surutnya air tanah. Akhirnya, warganya sulit mencari air untuk mencuci dan mandi. 

Di musim kering, lanjutnya, air bersih bisa sangat mahal jadi belasan ribu untuk dipakai per hari. Sekali pikulan air untuk dua jeriken besar dihargai Rp 5.000 oleh penjual air keliling. 

Yang paling mengherankan bagi Rozak, Kampung Maja masih merupakan perkotaan. Namun hingga saat ini, wilayahnya belum tersuplai aliran air dari PAM Jaya. 

“Air cuma lewat aja, nggak ke kampung kami, tapi malah ke perumahan Citra Garden sama Palem. Padahal, tinggal satu RW, diapit sama perumahan,” ujar Rozak. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim membenarkan kesulitan air bersih di Kampung Pegadungan tersebut. 

“Di wilayah Maja Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, masih ada warga yang mencuci pakaian pakai air kali. Informasi ini saya dapat dan saksikan langsung saat reses di lapangan,” ungkapnya. 

Saat ke lapangan, dia melihat banyak warga Maja Pegadungan tidak mendapatkan air bersih, sehingga mengandalkan air kali keruh di dekat rumah untuk kebutuhan sehari-hari. 

“Padahal Jakarta menyandang sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan anggaran paling besar dibanding daerah lain,” ujarnya. 

Baca juga : Entah Apa Yang Merasuki Ari, Hartanya Rp 37 M, Tapi Mau Jadi Penyelundup

Ironisnya, lanjut Lukmanul, keluhan itu sudah sering disampaikan kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti. Namun, sampai sekarang tidak pernah direspons.  “Jadi, kami menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan eksekutif, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya. 

Dikatakannya, saat ini PAM Jaya baru berencana membangun dua kios air, dengan masing-masing memiliki kapasitas 4.000 liter. Hakim berharap upaya PAM Jaya itu bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga wilayah Kampung Maja. 

“Harapan saya terkait hal ini bisa terpenuhi, terutama kebutuhan sehari-hari warga di sini untuk mendapatkan air bersih,” tegasnya. 

Anggota Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Arif Maulana menyebutkan, akibat ketiadaan pasokan air bersih, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama ini harus membeli air bersih kepada para penjual eceran. 

“Pengelolaan air oleh pihak swasta di DKI Jakarta, menjadikan air sebagai komoditas bisnis yang tidak bisa dijangkau oleh semua golongan masyarakat. Akibatnya, pelayanan air bersih hanya menjangkau kalangan masyarakat menengah ke atas saja dan dipusatkan bagi kawasan perumahan mewah, apartemen, hotel, mal dan perkantoran,” ungkapnya. 

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan, pihaknya menghadirkan kios air di sejumlah wilayah di Jakarta yang belum terakses perpipaan air bersih. 

“Kios air ini berupa tandon atau tangki air dengan kapasitas empat hingga lima meter kubik,” ujarnya. 

Secara keseluruhan, PAM Jaya total sudah mengoperasikan 120 kios air bersih di wilayah Jakarta Barat. Saat ini tengah dibangun jaringan pipa air bersih di wilayah Jakarta Barat dan direncanakan rampung awal tahun 2021. 

“Dari situ ada jaringan perpipaan yang sedang kita bangun sekarang, tapi itu mungkin selesai awal tahun depan untuk di wilayah Jakarta Barat hingga ke Kamal Muara,” katanya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.