Dark/Light Mode

Semua Warga Jakarta Terdampak Corona

Yuk, Stop Ngeluh Pengetatan PSBB

Sabtu, 26 September 2020 07:50 WIB
Satpol PP DKI melakukan oengawasan tempat usaha resto terhadap kepatuhan untuk tidak melayani makan di tempat, selama Jakarta masih PSBB. (Foto: Twitter)
Satpol PP DKI melakukan oengawasan tempat usaha resto terhadap kepatuhan untuk tidak melayani makan di tempat, selama Jakarta masih PSBB. (Foto: Twitter)

 Sebelumnya 
Anies memastikan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Jangan Ada Kongkalikong

Dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan bukan hanya dari warga saja, tetapi juga dari politisi Kebon Sirih. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai, langkah memperpanjang pengetatan PSBB itu sudah tepat. Sebab, kesehatan warga nomor satu. Namun, dia meminta kinerja ekonomi harus tetap terjaga.

Berita Terkait : DKI Kantongi 4,6 Miliar Dari Hasil Denda PSBB

Basri meminta jajaran Pemprov DKI tidak kendor dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Ditekankannya, jangan sampai terjadi kongkalikong antara pengawas dan pelaku pelanggar PSBB.

“Jangan ada kongkalikong antara petugas dan pelanggar PSBB. Awasi kantor, pasar dan mall,” pintanya.

Selain itu, Basri berharap, test dan tracing dapat terus ditingkatkan. Sebab, saat ini warga tidak diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri.

Berita Terkait : Dua Pegawainya Positif Covid, Kantor Indomobil di Jakarta Timur Ditutup Sementara

Dia menyarankan, Pemprov sewa hotel untuk isolasi mandiri untuk pasien tanpa gejala, jika Wisma Atlet penuh. ‘’Jangan pakai Gedung Olah Raga (GOR) atau sekolah, nanti imun makin drop. Bukan makin baik, malah makin buruk nanti,” paparnya.

Restoran Terpukul

Pengusaha restoran dan kafe di mall terpukul dengan kebijakan pengetatan PSBB di Jakarta. Larangan pengunjung tak boleh makan di tempat menurunkan penjualan.

Berita Terkait : Bisakah Kita Seperti Korsel?

‘’Saat ini, sudah merumahkan 50 persen karyawan. Apabila PSBB terus berlanjut, pengusaha restoran dan kafe bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 200.000 karyawan yang telah dirumahkan itu,’’ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja.

Dia menuturkan, saat ini 2 juta karyawan tenant di mall masih diperkerjakan. Mereka berpotensi kena PHK jika PSBB berlangsung lama. “Kami sudah habis-habisan berhemat saat PSBB April lalu, kemudian PSBB transisi, sehingga sekarang tidak ada yang bisa dihemat lagi,” tegasnya.
 Selanjutnya