Liburan Nataru Diramal Kerek Kasus Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan pemerintah mengendalikan penularan virus Corona dinilai tidak signifikan. Sebab, mobilitas orang pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap tinggi.

Seperti diketahui, untuk mengerem penularan virus Corona, pemerintah mewajibkan menyertakan hasil rapid test antigen, untuk warga ibukota yang ingin pelesiran. Selain itu, pemerintah juga membatasi operasional tempat usaha dan wisata. Dan melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ambil cuti liburan.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono melihat, Terminal, Stasiun dan Bandara penuh. Bahkan, warga rela antre panjang untuk mengikuti rapid test antigen. “Saya memprediksi, awal tahun bakal banyak kasus Covid- 19 baru,” kata Pandu, saat dihubungi, kemarin.

Baca juga : Kontraksi, Lahiran Di Kamar Mandi

Pandu mengingatkan, usai libur panjang selama ini selalu terjadi lonjakan kasus. Libur itu antara lain libur bulan Mei, libur perayaan HUT RI pada Agustus 2020, dan cuti bersama di Oktober 2020.

Pandu meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap-siap menambah ruang perawatan baru atau rumah sakit khusus Covid-19. Dan, penambahan tempat tidur isolasi. “Karena kelihatannya, lonjakan kasus nanti tidak mungkin ditempatkan lagi di Wisma Atlet karena akan penuh,” katanya.

Seperti diketahui, jumlah pasien Covid-19 di Ibukota masih terus bertambah setiap harinya. Saat ini, penambahan kasus harian di atas seribu orang. Pemprov DKI Jakarta mencatat akumulatif pasien terkonfirmasi Covid-19 per 22 Desember mencapai 165.888 orang.

Baca juga : Biar Bisa Bersaing, Sandi Ajak Brand Lokal Kerek Kualitas Produk

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta, Slamet Budiarto menyebut, keterisian tempat tidur isolasi di Ibukota berada di kisaran 80-90 persen. Diharapkannya, masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Ini (kondisi) sudah lampu kuning. Penerapan protokol kesehatan, sudah nggak karuan (tidak lagi dipatuhi),” kata dia.

Dia memperkirakan, kasus Covid-19 baru bisa melandai setelah ada vaksin. Slamet menuturkan, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk tidak keluar rumah, sambil program vaksinasi berjalan.  “Rumah sakit sudah full, walaupun dokternya cukup, kalau tempat enggak ada, kan repot juga,” cetusnya.

Baca juga : Warga Tetap Wajib Terapkan Prokes 3M

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengusulkan Pemprov DKI Jakarta dan sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, membuat aturan lebih ketat. Karena, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama ini tidak maksimal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.