Dark/Light Mode

Penularan Corona Makin Tidak Terkendali

Anies Kudu Tarik Lagi Rem Darurat

Kamis, 31 Desember 2020 07:00 WIB
Ilustrasi pemeriksaan swab test atau tes PCR pada warga. (Foto: Tedy Kroen/RM)
Ilustrasi pemeriksaan swab test atau tes PCR pada warga. (Foto: Tedy Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penularan Covid-19 di Ibukota semakin tak terkendali. Untuk mengeremnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan menarik kembali rem darurat, menerapkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tercatat, sejak 24 Desember lalu rata-rata penularan virus Corona di ibukota tembus 1.800 kasus baru per hari. Akibatnya, tempat layanan kesehatan pasien Corona, dalam kondisi kritis. Keterisian kamar isolasi, kasur rawat inap dan intensive care unit (ICU) sudah di atas 80 persen.

Berita Terkait : Via Telepon, Anies-Luhut Diskusi Penegakan Disiplin Prokes Di Jakarta

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan, seluruh indikator epidemiologi di DKI Jakarta meningkat drastis jelang akhir tahun 2020. Indikator itu antara lain penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 harian, peningkatan positivity rate, keterisian tempat tidur dan tingkat kematian.

Dicky menyarankan, Gubernur Anies Baswedan segera menarik kembali rem darurat atau pengetatan PSBB. Namun, kebijakan itu harus diikuti daerah lain di Pulau Jawa.

Berita Terkait : Seruan Gubernur Anies Nggak Didengar Warga

“Kalau DKI saja tidak akan efektif dan percuma,” kata Dicky, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono memberikan saran serupa. Kebijakan rem darurat harus segera dilakukan. Tak perlu menunggu hingga tahun depan. “Kalau perlu sekarang ini. Jangan nunggu kasus naik,” kata Pandu.

Berita Terkait : Jangan Kelewat Risau, Asalkan Patuhi Prokes

Pandu juga menganjurkan, wilayah penyangga dan seluruh daerah lain yang memiliki kasus harian tinggi memberlakukan PSBB ketat. 

“Hampir di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 penuh. Secepatnya tarik rem darurat, bareng-bareng semua daerah. Minimal satu Pulau Jawa, kalau bisa se-Indonesia,” sarannya.
 Selanjutnya