Dewan Pers

Dark/Light Mode

Cegah Penularan Virus Corona Jenis Baru

DPRD Dorong Anies Batasi Orang Masuk DKI Jakarta

Sabtu, 2 Januari 2021 07:34 WIB
Pelangaran prokes di wilayah DKI Jakarta masih tinggi.
Pelangaran prokes di wilayah DKI Jakarta masih tinggi.

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak yakin lonjakan penularan Covid-19 dipicu faktor liburan panjang. Mereka mensinyalir pemicu utamanya, lemahnya penegakan protokol kesehatan (prokes). 

“Meningkatnya jumlah positif Covid-19, harusnya menjadi bahan introspeksi.Kenapa terus melonjak? Padahal libur cuti bersamanya sudah lewat lama,” ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa, di Jakarta, kemarin. 

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak optimal menegakkan prokes. Banyak masyarakat tidak mematuhi aturan. Ada sejumlah rumah makan tidak mematuhi aturan. 

“Kalaupun ada pengawasan hanya sesaat saja. Tidak dilakukan secara konsisten,” tegasnya. 

Dia mengkritik sikap Pemprov DKI Jakarta yang mengancam, akan menarik rem darurat lagi, namun, tidak diikuti dengan pembenahan kinerja. 

“Jangan hanya menuntut masyarakat untuk disiplin menerapkan prokes. Tapi Pemprov DKI sendiri setengah-setengah menjalankan aturan,” tegasnya. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyarankan, Pemprov DKI merangkul tokoh masyarakat untuk mengajak warga mematuhi prokes. 

Selain itu, Pemprov DKI perlu membatasi orang-orang yang hendak masuk ke Jakarta, khususnya warga negara asing (WNA). Hal itu perlu dilakukan sebagian bagian upaya mencegah masuknya varian baru Covid-19. 

“Perketat penerapan protokol kesehatan dan pengawasan warga yang masuk ke Jakarta lewat jalur darat, laut dan udara,” pintanya. 

Berita Terkait : Virus Corona Jenis Baru Sudah Nyampe Amerika

Politisi Partai Demokrat ini juga meminta, Pemprov DKI juga menambah ketersediaan lahan pemakaman dan kapasitas ruang isolasi dan ICU. Sebab, fasilitas itu kini semakin menipis. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, ada kemungkinan, pihaknya kembali melakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

“Kami akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021), nanti Pak Gubernur akan melihat, apakah dimungkinkan mengambil kebijakan emergency break, “ kata Riza. 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini, DKI Jakarta telah melakukan tes PCR terhadap 15.123 spesimen. 

Hasilnya, 1.817 positif dan 11.534 negatif. Menurutnya, total penambahan kasus positif sebanyak 2.022 kasus, merupakan akumulasi data sebanyak 205 kasus dari 1 laboratorium swasta, pada tanggal 28 Desember 2020. 

“Rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 197.967. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 97.550,” terangnya. 

Dia menyebutkan, jumlah kasus aktif di Jakarta naik sebanyak 31 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 15.567 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 183.735 kasus. 

Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 164.881 dengan tingkat kesembuhan 89,7 persen, dan total 3.287 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3 persen. 

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,3 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,7 persen. 

Berita Terkait : BGS Buru-buru Menenangkan

Angka itu diatas batas wajar World Health Organization (WHO) yang menetapkan tidak lebih dari 5 persen. 

Pada penerapan kembali PSBB Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. 

Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta. 

Bansos Tunai 

Pemerintah merevisi penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) dalam menangani dampak Pandemi Covid-19. Di antaranya, bansos yang tadinya berupa sembako, akan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

“Untuk wilayah Jabodetabek yang semua menggunakan skema sembako akan diubah menjadi Bantuan Sosial Tunai,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, beberapa hari lalu. Penyaluran BST akan dilakukan melalui PT Pos. 

Warga penerima manfaat tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan itu, karena akan diantarkan langsung oleh petugas pengantar. 

“Kalau datang ke kantor pos timbul kerumunan. Untuk itu, BST akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur Bu Risma (Mensos),” katanya. 

Sebelumnya, DKI Jakarta tidak masuk dalam skema BST dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan sosial tunai hanya diberikan kepada warga di 483 kota, 514 Kabupaten, 7.094 Kecamatan, dan 83.447 desa di 33 Provinsi di Indonesia. Namun, pada 2021, DKI Jakarta dimasukan ke dalam wilayah yang warganya mendapatkan BST dari sebelumnya sembako. 

Berita Terkait : Mengapa Virus Corona Bisa Bermutasi? Ini Penjelasannya

Total penerima BST pada 2021 mencapai 18 juta penerima. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kemensos terkait penyaluran BST kepada masyarakat terdampak Covid-19. 

“Jumlah BST Rp 300 ribu, diberikan dalam bentuk setoran tunai. Nanti akan disetorkan langsung melalui Bank DKI dan melalui PT Pos,” jelasnya. 

Riza menjelaskan, BST akan diberikan setiap bulan, mulai dari Januari 2021, selama enam bulan ke depan. Masyarakat yang belum memiliki rekening Bank DKI, akan didata dan didaftarkan lebih dahulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. 

Riza memproyeksi jumlah penerima BST kemungkinan mengalami penurunan lantaran sejumlah masyarakat sudah kembali bekerja. 

“Jumlah penerima sedang dicek kembali, sebelumnya 2,45 juta orang, ada kemungkinan jumlahnya menurun karena sudah banyak warga Jakarta yang kembali bekerja,” tambahnya. 

Dia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan BST dengan baik. Terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. “Kami harapkan masyarakat bisa membelanjakannya di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah. Sehingga menggerakkan ekonomi di sekitar rumah masing-masing,” tandasnya. [FAQ]