Dark/Light Mode

Pandemi Kerek Angka Pengangguran Di Jakarta

Pemprov Gaet Swasta Gelar Pelatihan Kerja

Minggu, 14 Februari 2021 06:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Facebook)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Facebook)

 Sebelumnya 
Program ini kembali dilakukan tahun ini. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta masih akan terus menyelenggarakan program kolaborasi pelatihan dengan berbagai perusahaan di berbagai bidang. Mulai dari bidang elektro, IT, desain grafis, tata boga, tata busana, tata rias, UMKM, transportasi dan lain sebagainya.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan dilaksanakan secara daring, blended dan luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat.

Ekonomi Jakarta Nggak Tumbuh

Baca juga : Nadiem Bolehkan Daerah Susah Sinyal Gelar Sekolah Tatap Muka

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya mengatakan, pengelolaan anggaran DKI Jakarta tidak menumbuhkan perekonomian di Jakarta.

Menurut dia, masalah pengangguran di DKI Jakarta bisa teratasi apabila Pemprov mengarahkan belanja daerah untuk kegiatan yang bisa memberikan efek berantai guna membangun ekonomi yang kian terpuruk.

“Karena ada masalah pengangguran, maka belanja Pemprov DKIperlu diarahkan untuk hal-hal yang memiliki multiplier effect Ekonomi Jakarta Nggak Tumbuh tinggi guna membantu memacu pertumbuhan ekono­mi,” jelas William.

Baca juga : Partai Gelora Ingatkan Pentingnya Pemahaman Geopolitik Internasional

Menurutnya, belanja Pemprov DKI Jakarta memiliki peran penting menggerakkan ekonomi di masa pandemi.

Misalnya, lanjut William, belanja modal konstruksi atau pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja dan menghidupi rantai pemasok konstruksi.

“Sayang, sebagian besar belanja Pemprov DKI (tahun 2020) didominasi oleh belanja operasional. Dari APBD sekitar Rp 60 triliun, belanja modal hanya sekitar Rp 3 triliun,” bebernya.

Baca juga : Senator Happy Pemerintah Serius Perhatikan Papua

William menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik semua pos belanja penyertaan modal daerah (PMD) di beberapa program pembangunan.

Proyek pembangunan yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja, lanjut William, justru mandek, seperti proyek ITF (intermediate treatment facility) atau pembangkit listrik tenaga sampah di Sunter.

“Seharusnya skema proyek ini diubah dari kerja sama investasi menjadi penugasan melalui PMD (penyertaan modal daerah), sehingga bisa lebih pasti kapan akan bisa selesai,” kata William. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.