Dark/Light Mode

DKI Godok Perubahan Rencana Pembangunan

Politisi Jakarta Ributin Lagi Normalisasi Vs Naturalisasi

Sabtu, 14 Agustus 2021 06:30 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menggelar Rapimgab bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengkaji usulan penyesuaian RPJMD DKI Jakarta,  Kamis (12/8/2021). (Foto: Humas DPRD)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menggelar Rapimgab bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengkaji usulan penyesuaian RPJMD DKI Jakarta, Kamis (12/8/2021). (Foto: Humas DPRD)

 Sebelumnya 
“Penyediaan pemukiman yang layak dan terjangkau, penataan pemukiman padat dan kampung, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta perluasan cakupan penyediaan air bersih, tetap harus jadi fokus dalam arah perubahan RPJMD,” pintanya.

Jangan Untuk Tutupi Kegagalan

Baca juga : Tata Kelola Dampak Perubahan Iklim Pengembangan Hortikultura

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta menolak perubahan RPJMD yang diajukan Gubernur DKI Anies Baswedan. Alasannya, isi perubahan RPJMD memangkas program-program prioritas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai, perubahan RPJMD bukan untuk menyikapi Pandemi Covid-19. Tetapi, untuk menutupi program-program prioritas yang gagal dikerjakan dan mencapai target dalam RPJMD 2017-2022.

Baca juga : Dongkrak Penjualan Lewat Internet, Peneliti CIPS Dorong Literasi Digital

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana perubahan RPJMD dan meminta Pemprov untuk fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota,” kata Gembong dalam keterangannya, kemarin.

Ia menyebut target program rumah DP nol rupiah, belum tercapai. Dalam RPJMD 2017-2020, Anies menjanjikan pembangunan 250.000 unit rumah dengan DP nol rupiah. “Dalam draf perubahan RPJMD target itu menyusut,” cetus Gembong.

Baca juga : Kemenpora Gelar Pelatihan Pengembangan Pariwisata Olahraga Untuk Pemuda

Gembong mengatakan, hingga 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, rumah yang dibangun baru mencapai 2.774 unit, terdiri dari 790 unit rusunami DP 0 rupiah dan 1.984 unit rusunawa dari APBN.

Program lainnya yang disorot Gembong adalah normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir Jakarta. Dalam draf perubahan RPJMD, papar Gembong, normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.