Ulama, Habaib dan Cendikiawan Muslim Se-DKI Jakarta Tolak People Power

RM.id  Rakyat Merdeka - Seiring dengan memanasnya situasi politik menjelang pengumuman hasil penghitungan suara resmi penyelenggara pemilu 22 Mei 2019 mendatang, sejumlah ulama, habaib dan cendikiawan muslim Se-DKI Jakarta menolak aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak manapun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak ayal tekanan terhadap KPU semakin menguat, dengan berbagai komentar di media massa bahwa mereka tidak akan menerima hasil penghitungan KPU seandainya bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dari kelompok pasangan Capres tertentu.

Bahkan, ancaman people power, dengan mengumpulkan ahli IT untuk menanggapi proses penghitungan rekapitulasi KPU pun semakin kencang. Bahkan banyak berseliweran informasi melalui platform chatting atau media sosial bahwa sekelompok masa akan melakukan aksi, akan menduduki KPU dua hari sebelum pengumuman resmi penyelenggara pemilu tersebut.

Baca juga : Bank Jepang Digugat Ke PN Jakarta Selatan

Karena itu para pemuka agama dari ibukota sepakat mengeluarkan pernyataan sikap, yakni menjaga kesucian bulan Ramadhan, mendukung KPU dan menolak tindakan delegitimasi komisi negara tersebut, serta mengajak seluruh elemen bangsa dan umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan agenda Multaqa Ulama Habaib dan Cendikiawan Muslim Se-DKI Jakarta.

"Berkumpulnya para alim ulama, habaib dan cendikiawan bahwa sahnya terpanggil karena merekalah yang menjadi corong, mereka yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat dimana masyarakat kita ini boleh dikatakan yg terombang ambing dengan berita yang dasyat," kata Ketua Lembaga Takmir Mesjid DKI Jakarta, Ustad Husni Muksin, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (8/5) malam. 

Ia menambahkan sekitar 350 pemuka agama Islam, termasuk Kiai, Ustad dan Habib hadir dalam acara tersebut yang diadakan oleh Pengurus Harian Syuriyah & Tanfidziyah PWNU Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga : Jadi Tersangka Makar, Eggi Dijerat 5 Pasal

Dia menilai selama ini masyarakat di binggungkan dengan pemberitaan yang di nilai panas dan saling menyudutkan antar pihak yang pro dan kontra terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Ada berita yang panas untuk menyudutkan satu pihak dan tidak mengakui lembaga yang resmi di negara kita ini yang membuat kita ini sulit menyaring hal yang tidak benar seolah-olah menjadi benar karena berita itu terus berulang-ulang," ujarnya.

Sehingga menurut Ustad Husni Muksin masyarakat yang tidak mampu menyaring berita-berita itu terbawa arus, terkait berkembang isu dari pesan yang berkembang dari berbagai media tersebut.

Baca juga : Kementan Obral Bawang Putih Rp 25 Ribu Per Kilogram 

"Jadi yang kita undang kemari masyarakat ini bahwasanya para ulama, habaib, dan cendikiawan yang berpikiran lurus. Dimana apapun yang terjadi di negara kita ini, selama itu berproses contoh pemilu pilpres dan pileg ini itu kita percayakan kepada lembaga yang bekerja," ungkap dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.