Dark/Light Mode

Usut Formula E

KPK Tak Gunakan Kaca Mata Politik

Rabu, 17 November 2021 08:51 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Patra Rizky Syahputra/RM)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Patra Rizky Syahputra/RM)

 Sebelumnya 
Pihak Pemprov DKI tidak tinggal diam dengan pengusutan ini. Selasa lalu (9/11), Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto (BW), mendatangi KPK untuk mendampingi KPK untuk menyerahkan dokumen terkait Formula E.

Mantan Wakil Ketua KPK ini mengatakan, upaya tersebut agar program Formula E transparan tanpa harus ada yang disembunyikan. "Dokumen kami kasih, mari silakan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kami akan berikan semuanya. Jadi, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi," ucap BW.

Baca juga : Nuansa Politiknya Kental

Kata dia, beberapa pihak juga ada yang diperiksa. Dia berharap, dokumen yang telah diserahkan ke KPK ini dapat menunjukkan penyelenggaraan Formula E sesuai dengan aturan. Di samping itu, Pemprov DKI sudah menyerahkan dokumen yang dikhususkan untuk pihak penegak hukum.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan istiqomah bungkam mengenai Formula E. Anies, yang kemarin baru bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Balai Kota, irit bicara kepada awak media. Saat ditanya soal Formula E, dia hanya mengacungkan jempol sembari pergi meninggalkan pewarta.

Baca juga : Kasus Formula E, KPK Bakal Panggil PT Jakpro

Yang banyak klarifikasi adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dia memastikan, Pemprov DKI akan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan KPK. Pemprov DKI Jakarta akan kooperatif dan siap memberikan keterangan apa adanya jika dibutuhkan KPK. "Kita akan hormati proses hukum yang ada di KPK," ucap Riza.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, langkah KPK sudah benar. KPK bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jika terdapat laporan dugaan korupsi, harus dilakukan penyelidikan. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada peristiwa pidana, akan dihentikan. "Tidak ada tanda-tanda yang cenderung politis. Justru sikap KPK proporsional sesuai dengan kewenangannya," ucap Suparji, kemarin. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.