Dark/Light Mode

Pemprov DKI Sebut Kemahalan Bayar Formula E Bukan Masalah

Senin, 29 November 2021 16:19 WIB
Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang juga Direktur Pelaksana Jakarta E-Prix (Formula E) Widi Amanasto (kiri) bersama Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat dan Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP atau Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Bambang Widjojanto (kanan), menyampaikan penjelasan kepada wartawan saat datang ke Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (29/11). (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang juga Direktur Pelaksana Jakarta E-Prix (Formula E) Widi Amanasto (kiri) bersama Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat dan Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP atau Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Bambang Widjojanto (kanan), menyampaikan penjelasan kepada wartawan saat datang ke Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (29/11). (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto (BW) menyebut, kemahalan bayar dalam ajang balap Formula E bukan masalah.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membayar 122,102 juta poundsterling atau senilai Rp 2,3 triliun untuk mengadakan ajang balap itu. Sementara negara lain, hanya merogoh kocek Rp 1,7 miliar sampai Rp 17 miliar. Meski begitu, BW yakin, bukan hal itu yang membuat Formula E diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca juga : Serahkan Dokumen Tambahan Formula E, Jakpro Minta Wejangan KPK

"Kalau merujuk pada penjelasannya Pak Alberto (Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo), nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah sama sekali," ujar BW, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/11).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjut BW, hanya membayar sesuai yang diminta FEO. "Jadi kalau teman-teman KPK mau ketemu dengan Alberto, mau melakukan konfirmasi macam-macam silakan, jadi Alberto-nya juga sudah setuju ya," tuturnya.

Baca juga : Kecelakaan Bamsoet Dan Sean Bukan Kesalahan Pembalap

KPK disarankan memanggil FEO untuk menjelaskan masalah bayar kemahalan itu. Pemanggilan FEO dinilai penting untuk menjelaskan penghitungan tersebut.

"Sebenarnya Alberto sudah menjelaskan cuma kan ini bukan untuk konsumsi publik, kita nggak punya otoritas untuk menjelaskan itu. KPK sudah kita minta untuk komunikasi," tandas BW. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.