Antisipasi Warga Pelesiran, Aparat Ngaku Kewalahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Merebaknya varian Omicron di berbagai negara, tak bisa membendung hasrat sebagian orang untuk berwisata di luar negeri. Kepala Pusat Kesehatan TNI Budiman mengaku sempat kesulitan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang berpergian keluar negeri.

“Yang pergi keluar negeri hanya untuk melakukan rekreasi dan pariwisata, mereka merasa sudah aman karena pintu internasional sudah dibuka,” tuturnya, dalam diskusi virtual, kemarin.

Budiman tidak merinci total jumlah per harinya. Namun mendekati momen tutup tahun 2021, dipastikan jumlah mereka yang bepergian terus meningkat. “Pelaku perjalanan luar negeri itu dalam beberapa hari terakhir mencapai tiga ribuan orang,” bebernya.

Baca juga : Aparat Ngaku Kewalahan

Sepanjang Desember, petugas di lapangan yang berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta aparat TNI dan Polri dibuat kerepotan menghadapi mobilitas warga yang keluar masuk ke Indonesia. “Sehingga kita kewalahan. Masyarakat pun banyak yang belum menyadari tentang pentingnya karantina,” beber Budiman.

Banyak masyarakat menganggap karantina sebagai beban. Padahal, hal itu wajib dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru, termasuk Omicron, ke Tanah Air. “Selain pencegahan pelanggaran secara fisik, kami juga melakukan pencegahan secara psikologis yaitu mengedukasi publik untuk memahami undang-undang tersebut,” ucapnya.

Masalahnya, masyarakat di Tanah Air pun banyak yang sudah mulai kendor dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes). Tak cuma individu, penurunan disiplin prokes itu juga terjadi di beberapa institusi. Namun, Budiman tak merinci institusi mana saja yang dimaksud.

Baca juga : Wajib PTM Di Tengah Serangan Omicron, Orangtua Rela Nggak Rela

Penurunan prokes dinilainya terjadi lantaran masyarakat sudah merasa lebih aman dengan kondisi saat ini. Apalagi, sebagian besar masyarakat sudah divaksinasi. Padahal, vaksinasi hanya salah satu upaya dalam pengendalian Covid-19. Mesti dikombinasikan dengan penerapan disiplin prokes.

Kabag Penum Divhumas Polri Ramadhan juga mengakui, mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan. Korps baju cokelat pun menegaskan bakal mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan prokes. “Tentu Polri mendukung kebijakan Pemerintah. Kami juga melihat kebijakan pemerintah itu sangat fleksibel dalam menghadapi berbagai macam kondisi,” tuturnya.

Dia menegaskan, di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) memang tidak ada penyekatan. Namun bukan berarti masyarakat bisa bebas berkerumun. Diingatkannya, momentum liburan seringkali memacu lonjakan kasus. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.