Oposisi Dan Koalisi Kompak Menolak

RM.id  Rakyat Merdeka - Mimpi pengusaha agar pemilihan presiden (pilpres) diundur sampai 2027 ditolak partai koalisi dan oposisi. Karena perpanjangan pilpres inkonstitusional dan melanggar UUD.

Mimpi pengusaha itu diungkap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, alasan pengusaha mengusulkan ide ini karena ingin proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan baik, tidak terganggu persoalan politik.

Baca juga : Reog Ponorogo Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Ke UNESCO

Hal tersebut dikatakan eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pada acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) bertema “Pemulihan Ekonomi Pasca Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024”, Minggu (9/1).

“Kalau kita mendengar dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Baca juga : Siapa Pun Sulit Nongol Tanpa Restu Dari Parpol

Lalu apa benar pengusaha menginginkan pilpres diperpanjang? Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mengiyakan, juga tidak membantah. “Mas, kami tidak ada komentar tentang hal ini. Maaf,” sebut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang juga ogah menjawab gamblang persoalan ini. Dia mengembalikan persoalan ini kepada pemerintah dan DPR. “Pengusaha sami’na wa’atona,” tegasnya.

Baca juga : Bakal Usung Cak Imin, PKB Ogah Koalisi Dengan Yang Kalah

Kepentingan dunia usaha yang terpenting, sambungnya, adalah soal jaminan keamanan dan kondusivitas iklim berusaha, siapa pun presiden yang menjabat. “Yang jelas, dunia usaha sejauh pemerintah memberikan jaminan bahwa akan tetap kondusif, tetap aman, keputusan itu kami kembalikan ke pemerintah,” bebernya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, pengusaha akan mengikuti kebijakan pemerintah dan DPR terkait pilpres 2024. “Kami akan taat organisasi, kami juga taat dengan kebijakan organisasi sejauh punya proyeksi ke depan,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.