Airlangga Minta Pengusaha Lebih Fleksibel Dan Adaptif

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pengusaha di Indonesia merespons kondisi perekonomian dalam negeri dan global secara fleksibel dan adaptif.

Pasalnya, di tahun ini ekonomi global dan ekonomi di dalam negeri masih akan menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian.

Tantangannya, mulai dari penyebaran Covid-19 varian Omicron, distribusi vaksin yang belum merata di berbagai negara, hingga risiko dari sektor keuangan seperti capital outflow akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS).

Baca juga : Airlangga Jinakkan Satu Peluru Oposisi

“Kebijakan China yang mendorong pertumbuhan tinggi menyebabkan krisis energi di beberapa negara dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Terkait ini, kita harus merespons secara fleksibel dan adaptif,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Economic Outlook yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) secara hybrid, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, menyikapi penyebaran Omicron yang semakin masif, tahun ini vaksinasi di Indonesia terus diakselerasi.

Untuk vaksin dosis primer (vaksin pertama dan kedua) diharapkan selesai di triwulan II-2022. Pemerintah juga sudah menjalankan program booster vaksin atau program penguatan sejak 12 Januari lalu.

Baca juga : Sigap Tangani Dampak Letusan Semeru, PMI Turunkan Bantuan Personel Dan Hagglund

Di sektor kesehatan, menurut Airlangga, Pemerintah juga melanjutkan program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi, dengan alokasi anggaran Rp 451,64 triliun yang fokus pada tiga pilar. Yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Untuk program pemulihan ekonomi, mantan Menteri Perindustrian itu menerangkan, beberapa kebijakan akan dilaksanakan di depan atau front loading. Kebijakan tersebut, yaitu subsidi bunga Januari-Juni 2022 sebesar 3 persen dan perluasan bantuan tunai untuk warung, pedagang kaki lima dan nelayan.

Kemudian, ada juga insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan, yang ditanggung 50 persen untuk properti di bawah Rp 2 miliar, dan 25 persen untuk properti antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.