Airlangga Jinakkan Satu Peluru Oposisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menjinakkan peluru yang dilemparkan oposisi terkait wacana menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk modal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Airlangga memastikan, modal awal pembangunan IKN diambil dari dana yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wacana penggunaan dana PEN 2022 untuk proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur, awalnya memang berasal dari pemerintah sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pertama kali melemparkan wacana ke publik. Namun, setelah mendapat penolakan dari DPR, Sri Mul langsung menutup wacana tersebut dan mencari formula lain untuk biaya proyek awal pembangunan IKN Nusantara.

Namun, pernyataan Sri Mul di DPR itu, tak membuat penolakan terhadap IKN reda. Kalangan oposisi terus saja menembakan peluru penolakan IKN dengan mengaitkan pada dana PEN 2022. Bahkan sejumlah pihak sudah ancang-ancang akan menggugat UU IKN yang baru ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga : Representasi Nasionalis-Religius, Airlangga Hartarto Dinilai Sosok Tepat Penerus Jokowi

Kemarin, pemerintah kembali melakukan bantahan. Kali ini disampaikan langsung oleh Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dalam konfrensi pers yang digelar secara virtual.

“Terkait IKN, anggarannya ada di PUPR dan memang diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, dana PEN 2022 yang mencapai Rp 451,64 triliun, tidak ada satu pun tema yang mengatur untuk pembangunan IKN. Dana PEN 2022, kata dia, dialokasikan khusus untuk 3 pilar. Yakni, untuk kesehatan Rp 125,97 triliun, perlindungan sosial Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

Baca juga : Pakai Ganja, Ardhito Pramono Ditangkap Polisi

“Dari 3 bidang tersebut tentu yang ekonomi terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMK, investasi pemerintah, dan perpajakan,” lanjut dia.

Sebelumnya, penolakan terhadap penggunanaan dana PEN untuk proyek IKN Nusantara disuarakan sejumlah politisi dari luar pemerintahan. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menilai, menggunakan dana PEN untuk proyek IKN jadi bukti kalau pemerintah mementingkan agenda pemindahan ibu kota ketimbang pemulihan ekonomi rakyat.

Harusnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat, bukan membiayai proyek IKN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur bahwa dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Baca juga : Tempat Main Anak Di Mall Dibuka, Ortu Kudu Ninggalin Alamat & Nomor Telepon

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan juga menyampaikan kritik yang sama. Kata dia, IKN tidak masuk dalam kriteria melindungi dan meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.