Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Sudirman Said: Korupsi Itu Soal Perilaku, Membereskannya Tak Cukup Dengan Hukum

Jumat, 28 Januari 2022 09:10 WIB
Sudirman Said. (Foto: Ist)
Sudirman Said. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said sepakat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum.

"Saya sangat sepakat dengan pandangan itu. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, karena para pembuat hukum bisa merekayasa produk hukum," ujar Sudirman, Kamis (27/1).

Selain itu, ditambahkannya, para penegak hukum dan pengacara juga bisa bermain-main dengan aspek legal formal untuk melakukan tindak korupsi. Apa alasannya? Alasan memperkaya diri, dianggapnya kurang pas. Sebab, banyak pelaku korupsi yang sudah kaya raya.

Baca juga : Tudingan Robin Pattuju Soal Lili Pintauli, Dewas: Bukan Barang Baru

"Apakah budaya? Yang lebih tepat mungkin penyakit, sejenis penyimpangan perilaku. Tidak enak kalau tidak mencuri atau korupsi," bebernya.

Karena ini menyangkut soal perilaku, maka Sudirman berpandangan, untuk membereskan korupsi tak cukup dengan penegakan hukum dan sistem. Hukum dan sistem bisa dijebol, oleh perilaku buruk. Sebaliknya, ketidaksempurnaan hukum dan sistem bisa dijaga oleh perilaku baik.

"Keteladanan para pemimpin puncak di setiap instansi jauh lebih efektif daripada soal hukum atau sistem," ucap Sudirman.

Baca juga : Sudirman Said: Budayawan dan Seniman Berperan Penting Perkuat Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dia melanjutkan, sejarah penanggulangan korupsi memberi pelajaran pada kita, bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan.

Instansi yang pemimpinnya tidak mentolerir tindak korupsi, mudah sekali menjadikannya sebagai instansi yang bersih, meskipun aturan di sana sini ada yang kurang sempurna.

Sebaliknya, pada institusi yang pemimpinnya kendor, terlalu kompromistis pada perilaku korupsi, praktik manipulasi, nepotisme dan kolusi ditemukan di mana-mana, meskipun aturan formalnya sangat canggih.

Baca juga : Kepala BPH Migas: Memberikan Manfaat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Bahkan dalam iklim yang pemimpinnya memberi angin pada praktik korupsi, sistem digital yang katanya mampu mengontrol pun, dapat dimanipulasi.

"Indonesia membutuhkan banyak pemimpin yang memiliki komitmen kuat pada praktik pemerintahan bersih. Itu yang akan menjadi jawaban," terang mantan menteri ESDM ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.