Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Prof UIN Sunan Kalijaga: Islamofobia Upaya Framing Pojokkan Pemerintah

Jumat, 11 Februari 2022 13:53 WIB
Guru Besar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan (Foto: Istimewa)
Guru Besar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Islamofobia menjadi istilah yang cukup populer digunakan kelompok radikal dalam beberapa waktu belakangan ini. Narasi ini muncul tak hentinya untuk memfitnah Pemerintah sebagai aktor yang berusaha memecah belah umat Islam di Indonesia.

Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan menyayangkan narasi islamofobia sebagai fitnah terhadap Pemerintah. Ia menilai, narasi islamofobia yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini tak lebih dari sebuah pertarungan kepentingan politik.

Baca juga : Tokoh Muda Kaltim: IKN Nusantara Mestinya Dipimpin Putra Daerah

“Itu (islamophobia) menurut saya sudah pasti akan terjadi di negara Muslim mana pun dan tidak terelakkan. Sejauh ini isu islamofobia sebenarnya hanya dijadikan framing oleh kelompok yang tidak suka dengan Pemerintah,” kata Noorhaidi, di Yogyakarta, Jumat (11/2).

Pakar di bidang politik Islam ini melanjutkan, dari hasil penelitian dan kajian yang pernah ia lakukan, isu islamofobia juga terjadi di Aljazair. Di sana terjadi saling tuding antar kelompok dan kepentingan terkait siapa yang islamofobia dan isu ini telah menjadi fenomena yang cukup lama. “Jadi, memang islamofobia itu bisa jadi framing yang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menurunkan kepercayaan kepada Pemerintah,” jelasnya.

Baca juga : Kalau Masih Mau Hidup Ikuti Aturan Pemerintah

Pria yang meraih gelar Ph.D. dari Utrecht University ini menilai, perlu adanya pendalaman lebih lanjut dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang gencar melayangkan tudingan islamophobia di tubuh Pemerintah. “Kita harus melihat kelompok mana yang mengatakan islamofobia itu. Kalau berbicara kelompok radikal, tentu range-nya juga lebih luas siapa kelompok radikal itu,” ujarnya.

Pasalnya, jika dibiarkan, narasi dan tudingan islamofobia terhadap Pemerintah ini dapat menimbulkan perpecahan dan kebingungan di tengah masyarakat. Sehingha perlu upaya untuk menjelaskan dan menjernihkan kericuhan tersebut.

Baca juga : Jelang Putaran Kedua Liga 1, Persita Tangerang Rekrut 4 Pemain Anyar

“Kalau itu dibiarkan tentunya tidak baik, masyarakat bangsa ini akan menjadi terpecah belah. Pemerintah harus berupaya untuk menjelaskan dan menjernihkan permasalahan tersebut agar masyarakat yang awam itu menjadi paham,” jelasnya.

Menurutnya, jalan keluar yang efektif dan konkrit untuk keluar dari permasalahan narasi radikal yang memecah belah adalah dengan me-manage keragaman dan menyadarkan kepada tokoh dan masyarakat terkait esensi kehidupan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. “Jalan keluarnya adalah bagaimana me-manage keragaman, khususnya dalam konteks beragama yang ada di negara kita. Ini sangat krusial,” terangnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.