KSP: Pemilu 2024 Kompleks, Pemerintah Percaya Integritas KPU Dan Bawaslu

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah optimis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik. Meski akan menghadapi banyak kerumitan.

Hal ini disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, dalam acara peluncuran Program Getar Pemilu 2024, menanggapi peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024.

"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi, pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (15/2).

Baca juga : Menteri Sakti: Perpres RZ KAW Momentum Percepatan Investasi Kelautan

Mantan Ketua KPU ini menilai, sebagai arena kontestasi, Pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar.

Karena itu, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024, harus benar-benar disiapkan.

"Terutama, pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab, persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," tegas Juri.

Baca juga : Perbatasan AS Dan Kanada Lumpuh

Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu. Agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.

"Kita harus menempatkan KPU dan Bawaslu sebagai domain penyelenggara Pemilu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support regulasi, pemerintah support pelaksanaan Pemilu. Termasuk, soal anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," tegas Juri.

Disinggung soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT), Juri mengakui, hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.

Baca juga : Ini 2 PR Pemerintah Perbaiki Produktivitas Sawit Indonesia

"Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan atas pelanggaran itu. Soal DPT, sudah upaya untuk mengintegrasikan data dengan Kemendagri. Soal politik uang, ada banyak penindakan. Termasuk politisasi birokrasi, juga ada perbaikan," sebut Juri. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.