Imin Gegerkan Jagat Politik

 Sebelumnya 
Sementara itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan, usulan Imin ini sebelumnya juga sudah disampaikan Bahlil. Menurut dia, dunia usaha tampaknya serius dalam menyampaikan aspirasinya. Apalagi Pak Siswono Yudo Husodo juga pernah menulis di Harian Kompas tentang “Penjadwalan Ulang Agenda Politik” dengan jelas.

“Ini semua dibutuhkan perenungan dan perhitungan tentang untung ruginya, dan harus ditempatkan dalam bingkai peraturan perundangan-undangan dan konsensus nasional kita,” kata Hendrawan, tadi malam.

Kata dia, besarnya anggaran Pemilu di tengah rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan dan pemulihan pasca pandemi, memang sangat membebani fiskal kita. Apalagi, target yang dibuat Jokowi, Perayaan 17 Agustus 2024 sudah bisa langsung dengan pelantikan anggota DPR dan presiden di DKI Nusantara.

Baca juga : Sindikat Maling Minyak Goreng Di Tangerang Digaruk Polisi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengaku heran dengan perilaku Imin ini. Kata dia, sudah jelas konstitusi itu mengatur siklus pemilu diatur 5 tahun sekali. Itu sudah berkekuatan hukum luar biasa.

“Kok masih ada elite yang coba bermain-main mengubah siklus itu dengan alasan yang tak masuk akal,” kata Adi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Apalagi, kata dia, usulan itu dilontarkan oleh Imin yang merupakan anak kandung reformasi. “Kok tega mengkhianati amanat reformasi,” ujarnya.

Baca juga : Kasus Pengancaman, Jerinx SID Dituntut 2 Tahun Penjara

Adi menilai, wacana yang dilontarkan Imin ini berbahaya, karena dilontarkan seorang ketua partai. Bagaimana pun parpol merupakan instrumen politik paling kuat. Berbahaya karena seorang elite politik, bisa berbuat apa saja. Meski dengan alasan sumir dan tak masuk akal.

Kata dia, dalam sejarahnya, Pemilu justru mendenyutkan ekonomi rakyat. Saat pemilu itu, politisi belanja atribut partai. Mulai dari sepanduk, baliho, banner dan lain sebagainya. Belum lagi belanja logistik untuk kebutuhan dan menggerakkan relawan dan mesin politik. Selain itu, ada belanja pencitraan politik untuk bansos dan sebagainya.

“Saat Pemilu itu, duit yang mengendap akan dipakai untuk menggerakkan mesin partai. Jadi, Pemilu itu justru akan mendenyutkan ekonomi,” ungkapnya.

Baca juga : Urgensi Pemindahan IKN Dari Jakarta Ke Nusantara

Adi lantas bertanya balik, kenapa Imin sampai nekat membuat usulan tersebut. “Apakah karena elektabilitas Cak Imin yang tak naik signifikan sehingga ingin Pemilu ditunda,” sindir Adi.

Pengajar di UIN Jakarta ini menilai, apa yang disampaikan Imin ini tak mencerminkan sikap politiknya yang melakukan safari politik ke kiai, ulama untuk menjadi capres 2024. “Usulan ini justru membuat tones negatif terhadap Cak Imin. Publik akan bertanya, buat apa deklarasi capres kalau minta Pemilu ditunda,” pungkasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.