Emang Jokowi Berani Keluarkan Dekrit?

 Sebelumnya 
Simpelnya, ada berapa cara yang bisa ditempuh untuk menunda pemilu?

Ada 3 cara; amandemen konstitusi, revolusi hukum dengan dekrit, atau menciptakan constitusional-convention. Konvensi ketatanegaraan. Itu pun tidak gampang. Konvensi ketatanegaraan itu waktu kita awal kemerdekaan saja dulu kan.

Apa cara itu masih relevan dilakukan sekarang, dengan alasan pandemi dan lain-lain?

Baca juga : PAN Minta Pemilu Ditunda, Ini 5 Alasan Pentingnya...

Sekarang ini apakah jika diperpanjang Pak Jokowi 7 tahun, 5+2 itu bisa nggak diterima sebagai suatu konvensi ketatanegaraan? Bagi saya, itu masih menjadi tanda tanya besar. Orang bisa terima enggak? Ada yang ngelawan enggak?

Ada enggak sih cara paling aman untuk menunda pemilu itu?

Kalau saran saya sekarang, cara yang paling aman sebetulnya adalah amandemen konstitusi.

Baca juga : Sekjen Perindo: Presiden Jokowi Tak Tertarik 3 Periode

Memungkinkan dilakukan dalam situasi politik saat ini?

Mungkin aja. Cuma harus dijaga betul, karena seperti pengalaman kita tahun 1999, begitu dibuka amandemen, segala macam amandemen dihadiri, bahkan pasal-pasal amandemennya kebih banyak dari pada pasal aslinya kan...He-he-he. Jadi kita ini menghadapi dilema yang berat. Saya kira ini memang konsekuensi dari negara demokrasi. Saya mengutip apa yang guru saya bilang, Mommad Natsir. Dia bilang, demokrasi itu sistem yang sulit, bertele-tele, memakan waktu, makan biaya, ya tapi kita belum menemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi itu.

PBB selaku salah satu partai pendukung pemerintah, Anda melihat ada kekuatan besar yang menggerakkan Pak Jokowi atau parpol untuk menunda pemilu?

Baca juga : Imin Gegerkan Jagat Politik

Kita nggak duduk di pemerintahan ya, PBB nggak ada di pemerintahan.

PBB kan sebagai salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf?

Ya, saya kira pada waktu pemilihan presiden aja. Pada waktu presidennya terpilih kan selesai. Nggak ada ceritanya, kita juga nggak pernah di kabinet, diajak bicara juga enggak. Kalau saya berpendapat, bisa-bisa aja ya. Memang sih kenyataan di lapangan, kita tahu lagi pandemi begini, duit lagi susah, anggaran pemilu besar, kan kita gak bisa meramal kapan pandemi berakhir. Nanti sudah kendor, kencang lagi, kendor kencang lagi. Nah, jadi memang alasan seperti itu kalau dicari-cari ada. Cuma bagaimana pintu masuknya. Kelihatannya usul dari Cak Imin semua itu belum memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi ini. Bagi saya, yang paling penting, bukan politik siapa yang berkuasa enggak berkuasa. Yang paling penting itu ada kekuasaan yang legitimate, bertanggung jawab dan didukung oleh rakyat. Ya kalau seseorang jadi presiden kan apa pun perintahnya kan orang mungkin orang nggak suka ataupun marah, tapi orang tetap mengatakan anda seorang presiden. Gitu aja. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.