Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
95 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN, 15.649 Belum
Selasa, 5 April 2022 16:58 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 95,93 persen wajib lapor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Dari total 384.298 WL (wajib lapor) secara nasional, KPK telah menerima 368.649 LHKPN atau 95,93 persen," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat pesan singkat, Selasa (5/4).
Baca juga : PSSI Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia Dua Tahun Sekali
Secara terperinci, jumlah penyelenggara negara di bidang eksekutif yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 96,12 persen dari total 305.688 wajib lapor, bidang yudikatif 98,06 persen dari total 19.347 wajib lapor, bidang legislatif 87,05 persen dari total 20.082 wajib lapor, dan BUMN/D 97,95 persen dari total 39.181 wajib lapor.
Berdasarkan data per 31 Maret 2022, kata Ipi, KPK mencatat terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 20 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.
Baca juga : Per 12 November 2021, Program PEN Sudah Cair Rp 483 Triliun
Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, terdapat 187 pimpinan tertinggi dan wakil pimpinan termasuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga tercatat telah melaporkan LHKPN.
Di tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 gubernur dan wakil gubernur sudah melaporkan LHKPN. Kemudian, di tingkat pemerintah kabupaten/kota, KPK mencatat 911 bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota sudah melaporkan LHKPN.
Baca juga : Per 5 November 2021, Program PEN Sudah Cair Rp 456 Triliun
Ipi mengatakan, hingga batas akhir pelaporan LHKPN periodik 2021 pada 31 Maret 2022 lalu, masih terdapat 15.649 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.
"KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuannya. Selanjutnya PN tersebut wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," ucap Ipi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
