Dewan Pers

Dark/Light Mode

KPK, Polri, Dan Kejaksaan Diminta Turun Tangan Berantas Praktik Mafia Tambang

Rabu, 4 Mei 2022 17:16 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Investor tambang batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) ini mengeluhkan adanya mafia tambang yang mengambil alih lokasi tambang secara paksa.

Diduga, aksi mafia tambang melibatkan aparat penegak hukum dalam mengintimidasi para investor untuk melepas kepemilikan tambang, hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.

Berita Terkait : Mantan Wamenkumham Dukung Langkah Tegas Luhut Berantas Ilegal Mining

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyebut, aksi mafia tambang bukan hal baru. Hal itu sudah lama terjadi.

Praktik tersebut seringkali melibatkan oknum shadow government, yang sebetulnya berada di luar pemerintahan, tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal. "(Mereka) Ingin menguasai tambang-tambang, terutama yang di daerah-daerah," ujarnya, Rabu (4/5). 

Berita Terkait : Peduli Korban Kebakaran Gembrong, Brantas Abipraya Salurkan Paket Sembako

Untuk itu, Faisal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejagung turun tangan memberantas praktik mafia tambang.

Ketiga lembaga penegak hukum itu, mesti melakukan pengawasan dan juga investigasi yang lebih luas dan lebih ketat. Ketiganya mesti lebih intensif turun sampai ke daerah, bukan hanya di pusat. "Bisnis tambang itu seharusnya menjadi fokus utama juga bagi KPK," sarannya.

Berita Terkait : PBNU Dan HIPMI Minta KY Pantau Persidangan Mardani Maming

Sementara Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai, maraknya mafia tambang terjadi lantaran kurangnya audit pengawasan lapangan, illegal mining serta lemahnya tata kelola dan perizinan sektor pertambangan.

"Tentunya peran pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk meminimalisir maraknya mafia tambang. Maraknya mafia tambang ini adalah perlawanan terhadap aturan baku dalam mencari keuntungan," tutur Hari.
 Selanjutnya