Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Polemik Pelabuhan Marunda antara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Karya Citra Nusantara (KCN) sudah berada tahap Kasasi.Penasehat hukum PT KCN, Juniver Girsang mengingatkan, nasib 1096 tenaga kerja di Pelabuhan Marunda ditentukan oleh kasasi itu.
"Apabila kasasi ditolak, mulai dari tenaga teknis perkapalan, bagian perniagaan, hingga operator atau juru mudi dapat kehilangang mata pencaharian. Ini tanpa menghitung tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pembangunan dermaga yang akan memakan waktu bertahun-tahun," jelas Penasehat Hukum KCN, Juniver Girsang dalam keterang tertulisnya Selasa (2/7).
Jika diasumsikan setiap tenaga kerja memiliki 2 tanggungan, maka akan ada 3,288 orang yang akan terdampak secara ekonomi secara langsung. Kalau ini terjadi, prestasi baik Presiden Jokowi dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja akan ternodai.
Baca juga : TNI Bakal Kirim 4 Ribu Tentara
Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPK) Indonesia pada Februari 2019 sebesar 5,01 persen, turun 0,12 poin persentase dibanding Februari 2018. Tingkat pengangguran tersebut merupakan level terendah sejak krisis 1998."Prestasi yang sudah bagus tersebut, dapat tercoreng oleh sengketa Pelabuhan Marunda," tutur Juniver.
Upaya Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) untuk menyerap 45 juta tenaga kerja di sektor kelautan pada 2025 juga akan goyah jika Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi itu. Menyitir data LIPI, saat ini hanya terdapat 2,26 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor kelautan.
Baca juga : Cabut Akar Mafia Bola, KPSN Kirim Capim KPK
Perekonomian masyarakat di sekitar Pelabuhan Marunda juga akan terpengaruh. Rumah makan, bengkel, toko retail kecil dan menengah, tukang tambal ban dan berbagai jenis usaha lainnya yang bergantung dari aktivitas Pelabuhan Marunda bakal kehilangan sumber pendapatan."Dampak negatif ini tidak hanya kepada kami, namun lintas sektor yang berada di daerah operasional," imbuhnya.
Juniver pun memohon kepada Jokowi membantu memberikan titik terang dari kepastian berinvestasi di Pelabuhan Marunda."Impian kita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat perlu dipertimbangkan kembali oleh para pemangku kepentingan. Konsep kemitraan kerja antara BUMN dan swasta nampaknya masih belum ideal. Kami adalah bukti nyata tersendatnya kolaborasi tersebut," tutup Juniver. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
